Para pengambil keputusan di negeri ini makin hari makin bingung dan membingungkan ketika memproduksi kebijakan. Misalnya aturan soal transportasi dalam kondisi PSBB yang berubah-ubah dan saling bertabrakan satu sama lain. Bukan saja bertabrakan antar-aturan yg sebelumnya, tetapi juga tabrakan dalam nalar yg dipakai.
Menhub akan mengeluarkan aturan yang merevisi pelarangan penggunaan transportasi untuk mudik. Artinya akan diperbolehkan beroperasinya semua moda trasnportasi pada 7 Mei 2020. Pada saat yg sama, Menhub juga tetap mengatakan bahwa mudik dan pulkam dilarang, kecuali yang punya kebutuhan khusus. Di sini muncul pertanyaan-pertanyaan sederhana;
1. Kalau boleh pulkam asal berkebutuhan khusus, tapi mudik dilarang, lalu bagaimana jika mudik itu juga karena kebutuhan khusus?
2. Pejabat negara (dalam semua level) boleh bepergian, dengan membawa surat jalan. Bagaimana kita bisa mengecek bhw surat tsb tidak disalah gunakan?
3. Rakyat yg berkebutuhan khusus boleh bepergian dengan mendaftar dan mendapat izin dari Satgas Covid-19. Bagaimana menghindari komersialisasi surat izin ini?
4. Transportasi dibuka, tetapi ini kata Pak Menteri, itu BUKAN relaksasi PSBB. Kalau sistem transportasi dibuka, bukankah namanya pelonggaran atau relaksasi?
Hemat saya, para pembuat keputusan saat ini sedang pameran "sliding tackle" satu sama lain. Bossnya pasti bingung menyaksikan mereka karena tak bisa diatur. Bagaimana dengan rakyatnya? saya kira kebanyakan akan 'cuek bebek' terhadap aturan-aturan yang gonta-ganti kayak cuaca saat ini dan yg dibuat seenak wudhelnya masing-masing.
Tanya : "Kalau program PSBB terganggu dan Covid-19 tetap menular, bagaimana?"
Jawab : "Jangan khawatir, Juni sudah selesai!"
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment