Alasan bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden RI adalah desakan kuat publik, menurut saya hanyalah semacam political gimmick atau trik politik yang sedang dijajakan elit politik di DPR dan parpol. Namun apabila trik itu terus menerus dikampanyekan dan disebarluaskan dengan sistematis, massif, dan terstruktur oleh parpol dan para politisi mereka, serta para pendukungnya, maka ia akan bermetamorfosa menjadi hal yang lain dan lebih berbahaya. Ia akan menjadi sejenis pengelabuan atau pembohongan politik (political deception) yang akan menggerogoti demokrasi dan Republik.
Mengapa? Karena wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ini merupakan bagian integral dari sebuah "paket" transformasi sistem politik yang akan memberantakkan seluruh hasil reformasi dan demokratisasi yang diperjuangkan selama dua dasawarsa lebih ini.
Paket perubahan menuju kepada model politik otoriter ini dimulai dengan amandemen UUD 1945, termasuk kembalinya GBHN, dilanjutkan dengan perubahan atas pasal2 tertentu, termasuk, misalnya, ihwal perpanjangan masa jabatan Presiden itu.
Perubahan struktural selanjutnya dilakukan dengan mengganti sistem pemilihan langsung dalam Pilkada dengan alasan biaya politik tinggi, efisiensi pelaksanaan dsb. Namun intinya, sama dengan perubahan di level pusat, ia adalah perwujudan dari upaya memperkuat cengkeraman parpol dan elite politik lewat pengasingan peran publik dalam proses pembuatan kebijakan politik.
Desepsi politik ini tak akan lengkap jika belum ditambah dengan sebuah proyek hegemoni: Penciptaan kondisi psikologis publik yang sarat dengan kecemasan dan kekhawatiran terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dengan cipta kondisi psikologis demikian, paket perubahan sistem politik yg sejatinya sangat bertentangan dengan prinsip2 demokrasi akan bisa dinormalisasikan, diterima publik, dan bahkan didukung!
Apakah proyek kembali ke otoriterisme itu akan mulus karena parpol, elite politik, dan kekuatan oligarki telah bersinergi? Terpulang kepada kita semua untuk menjawabnya.
0 comments:
Post a Comment