Lebih jauh, bisa diperkirakan bahwa dalam konteks strategik, hal itu juga akan menyumbang kepada peningkatan volatilitas (pemanasan tiba-tiba) pada kondisi politik nasional.
Pada tataran elite, keretakan internal kubu 02 itu bisa dilihat saat PS dan SU berbeda tafsir tentang perlu tidaknya deklarasi kemenangan mereka sebelum ada pengumuman resmi. Media online dan medsos banyak mengabarkan perbedaan paham tsb, yang, konon, sempat agak meruncing. Kendati kabar itu ditepis keras oleh SU, tetapi faktanya cawapres 02 tsb sempat tak hadir dalam salah satu dari tiga deklarasi yg telah dilakukan oleh paslon tsb.
Tetapi yang lebih fenomenal adalah keretakan pada tataran parpol pendukung 02. Keretakan bisa dilihat bahkan sebelum hari H Pilpres. Yaitu pada saat salah seorang tokoh parpol koalisi, yakni Presiden RI ke 5 dan Ketum DPP Partai Demokrat (PD), SBY, melontarkan kritik tajam ke arah sahib koalisinya. Beliau mengritik kampanye Akbar paslon 02 di GBK, Jakarta, yg disebutnya "tidak lazim" dan "menjurus ke arah inkonstitusional". Akibatnya SBY pun menginstruksikan kepada para pimpinan PD untuk tidak ikut-ikutan dalam eforia tsb. Bahkan yg paling tegas adalah instruksi agar wakil2 PD, untuk sementara, agar kembali ke markas partai dan tidak mengikuti kegiatan paslon 02!
Di internal partai Gerindra sendiri, secara umum, tentu masih solid dan tak ada indikasi retak. Tetapi bukan berarti tak ada perbedaan paham tentang hal-hal yang penting seperti bagaimana menyikapi hasil hitung cepat (QC) yang diumumkan oleh berbagai lembaga survei yang terakreditasi KPU, bahwa pemenang Pilpres adalah paslon 01, PJ-MA.
Umumnya tokoh-2 Gerindra mengikuti apa yang digariskan partainya, yaitu menolak hasil QC tsb dan lebih memercayai hasil hitung nyata (RC) yang dilakukan secara internal oleh BPN. Namun salah seorang Ketua DPP Gerindra, Pius Lustrilanang (PL) menyatakan bhw hasil QC tak pernah salah di Indonesia selama ini. Pernyataan ini, kendati tidak diamini oleh tokoh2 teras Gerindra lainnya, setidaknya bisa menjadi salah satu indikator adanya "dissent" atau beda paham dalam isu strategis bagi pemenangan PS-SU.
Menarik pula dalam soal penyikapan terhadap QC yg dilakukan PKS, sekutu politik Gerindra yg konon paling dekat. Partai Islam beraliran salafis tsb terang2an mengakui validitas QC dalam kaitan dg hasil Pileg, tetapi menolak hasil QC terkait hasil Pilpres! PKS belum memberikan argumentasi yang elaboratif kepada publik tentangnya, sehingga sikap terkesan Machiavellian itu berpotensi mengurangi kepercayaan akan solidnya dukungan parpol tsb terhadap paslon 02.
Bagaimana dengan PAN? Partai Islam yg identik dengan mantan Ketua MPR dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais (AR), itu jelas hendak memosisikan diri sebagai "the true believer" terhadap paslon 02. Bahkan jika statemen AR dijadikan sebagai rujukan, bisa jadi PAN juga akan mendukung gerakan "people power" apabila nanti diperlukan sebagai strategi pemenangan paslon 02.
PKS dan PAN memiliki aliansi atau kedekatan ideologis dan politik dengan komponen basis dukungan paslon 02 di luar partai politik, yaitu kekuatan Islam politik, yang terdiri atas, dan digalang oleh, tokoh-2 dari PA 212, FPI, dan ormas terlarang HTI. Inilah elemen pendukung 02 yang paling vokal, berjejaring sosial dan politik nasional dan bahkan internasional, yang memilih jalan politik massa non kompromi dengan Pemerintah PJ. Kendati PS dan SU tidak bisa dikatakan menyukai jalan ini, tetapi keduanya tak mungkin menolak secara terang2an karena dukungan kelompok tsb di basis akar rumput sangat signifikan di berbagai wilayah Indonesia.
Jika peta konstelasi politik internal kubu 02 di atas dapat dipercaya, maka sumber keretakan internal kubu 02 adalah disharmoni antara parpol seperti PD dan sebagian Gerindra di satu pihak, dengan PKS dan PAN plus kelompok Islam politik di pihak lain.
Bagaimana sikap sang paslon? Hemat saya SU secara pribadi barangkali masih cenderung melihat dinamika situasi, namun PS tampaknya akan sulit menahan kelompok gabungan kekuatan politik yg disebut terakhir itu.
Apakah PD yang cenderung lemah posisinya dalam koalisi 02 pada akhirnya akan hengkang dan masuk ke koalisi kubu PJ-MA? Bisa jadi. Bisa diperkirakan bhw PJ akan melakukan akomodasi terhadap parpol oposisi jika nanti memang menjadi pemenang Pilpres dan membentuk Kabinet, agar mengurangi tensi politik selama 5 tahun yad.
Namun sebelum itu, dinamika politik menjelang pengumuman KPU tetap perlu diperhatikan dan diwaspadai, terutama jika pendekatan politik massa digunakan karena kuatnya tekanan kelompok Islam politik, baik dari parpol maupun non parpol. Statemen dan sikap nonkompromi dari tokoh seperti Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menolak pendekatan PJ pasca-Pilpres, merupakan salah satu indikasinya. Apakah PS akan mampu melepaskan diri atau setidaknya mengambil jarak dengan HRS dkk, masih belum jelas.
Volatilitas politik nasional akan dientukan oleh kemampuan semua pihak yg berkompetisi dalam mengelola konflik terkait hasil Pilpres 2019. Khususnya Pemerintah PJ dan aparat negara akan sangat penting perannya dalam mendinginkan suhu politik yg panas karena letupan2 emosi dan harapan yg tinggi.
Jika suhu politik yang panas itu ditambah lagi dengan usaha pelemahan sistem demokrasi oleh berbagai kelompok kepentingan yg memanfaatkannya, maka volatilitas politik nasional akan menjadi lebih tinggi. Suatu kondisi dan situasi yang tak boleh terjadi.
0 comments:
Post a Comment