Presiden Jokowi menyatakan : "... (Ada) tim sukses yang menyiapkan propaganda Rusia! Yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dusta, semburan hoax, ini yang segera harus diluruskan Bapak-Ibu sebagai intelektual..."
Pernyataan di atas tentu bukan hal yang biasa dan/atau bisa dianggap sepi. Kenapa? Pertama, ia dikeluarkan oleh Presiden, sehingga soal akurasi dan validitas menjadi taruhan kredibilitas beliau. Kedua, pernyataan tersebut menggunakan diksi yang langsung bukan hipotetis atau memakai kata seperti "konon kabarnya".
Ketiga, pernyataan PJ juga sudah pernah muncul di ruang publik sebelumnya. Dalam acara Satu Meja di Kompas TV tgl. 30/1/19 lalu, Prof. Mochtar Pabottingi (MP) menanyakan kabar adanya konsultan Rusia kepada Dr. Sudirman Said (SS), yg notabene adalah salah satu pimpinan BPN 02. Ketika itu jawaban SS tegas, tidak ada penasihat Rusia dalam timnya.
Keempat, pernyataan PJ memang tidak menyebut terang2an pihak pelaku propaganda Rusia itu dari kubu mana. Namun tentu aneh atau tidak mungkin PJ menuding TKN 01. Padahal dalam kontestasi Pilpres kali ini, hanya ada dua kubu yang punya tim kampanye. Inilah yang berpotensi bisa digoreng dan menciptakan kegaduhan.
Apakah PJ sedang bicara tentang kampanye Presiden Trump di AS pada Pilpres 2016 yang diduga (dan masih diselidiki sampai saat ini) telah diintervensi oleh intelijen Rusia itu? Saya kira juga tidak. Hanya saja jenis dan substansi propaganda Rusia yg disebut beliau memang mirip, yakni penyebaran hoax.
Pernyataan PJ tentu berdasar sumber yang valid, baik dari analisa intelijen maupun non intelijen. Apalagi jika kita melihat fakta maraknya hoax, siasat adu domba, ujaran kebencian, dan pemutarbalikan fakta dalam panggung kampanye yg sedang berjalan saat ini, maka sulit utk tidak menyetujui bahwa pernyataan beliau tsb cukup beralasan.
Agar masalah ini tidak berkembang liar, tak terkontrol, dan hanya menciptakan kegaduhan politik dalam masyarakat, saya kira aparat2 penyelenggara Pemilu dan petugas keamanan perlu proaktif melakukan pencegahan dan penindakan. Keterbukaan menjadi sebuah keniscayaan utk menghindari saling tuduh yang ujungnya hanya kerusakan secara bersama.
Hajatan demokrasi berupa Pileg dan Pilpres 2019 tak boleh diacak acak oleh kekuatan asing, langsung maupun tak langsung. Jangan sampai negeri ini mengalami chaos dan menghancurkan harkat dan martabat serta kedaulatan bangsa dan NKRI.
Simak tautan ini:
1.
0 comments:
Post a Comment