MEMBACA KRITIK JK KEPADA JOKOWI

Dialog di CNN TV pada Senin malam (25/2/19) membahas fenomena lontaran-lontaran kritik dari Wapres Jusuf Kalla (JK) kepada Presiden Jokowi (PJ). Sebagai fenomen politik, terutama jelang Pilpres 2019, peristiwa seperti ini perlu dicermati mulai dari sebab musabab dan motifnya, sampai kepada dampaknya terhadap pencapresan PJ dan perpolitikan secara umum. Saya menjadi narsum acara tsb, bersama Husain Abdullah (HA), jubir Wapres JK, dengan dipandu oleh Budi Adiputro (BA) dari CNN TV.

Dari perspektif pihak JK, apa yang disebut sebagai kritik terhadap PJ dianggap sebagai nasehat yang jujur dan terus terang kepada PJ. Misalnya terkait dengan soal pembangunan infrastruktur LRT, pembangunan jalur KA Lintas Sulawesi, dan bahkan terkait legalitas kepemilikan lahan capres )2, Prabowo Subianto (PS), yang menjadi kontroversial pasca-debat kedua capres 2019 beberapa hari sebelumnya. Menurut HA, apa yang dilakukan oleh JK masih tetap dalam jalur memberikan dukungan terhadap PJ, sehingga keliru jika para pengamat menganggap statemen-statemen RI-2 sebagai kritik.

Bagi saya, sebaliknya. Apa yang disampaikan oleh JK memang kritik yang negatif terhadap PJ dan bisa berdampak psikologis bagi pihak yang disebut terakhir. Kendati oleh pihak JK hal itu dianggap nasehat, tetapi perspesi publik, termasuk lawan PJ, bisa berbeda.

Faktanya, dalam sebuah kesempatan PJ menanggapi kritik JK terkait masalah legalitas lahan PS. Bagi PJ, misalnya, masalahnya BUKAN pada soal legalitas (karena beliau tak pernah mempermasalahkannya dalam debat kedua tsb), tetapi kepada fakta bahwa PS menguasai lahan yang besar, suatu hal yang tak akan dilakukan PJ dalam kebijakan pertanahan.

Fakta yang lain adalah bahwa kubu 02 kini memanfaatkan kritik-kritik JK kepada kebijakan publik PJ untuk kepentingan kampanye Pilpres. Dengan demikian, persepsi politik yang muncul dan dikonstruksi oleh publik bisa saja berbeda dengan apa yang diinginkan atau dimaksudkan oleh pihak JK.

Fenomena kritik JK, jika dibaca dari sisi kepentingan politik menunjukkan bahwa RI-2, sebagai tokoh dan politisi terkemuka di negeri ini, memiliki investasi politik pasca Pilpres 2019 yad. Sebagai salah satu politisi terpenting dan pemimpin masyarakat di Indonesia dewasa ini, beliau tentunya memiliki tanggungjawab untuk terus bisa berkiprah, termasuk dalam perpolitikan nasional.

Bagimana resolusi yang harus dibuat oleh JK agar kritik beliau tidak menciptakan persepsi negatif lebih jauh terhadap PJ? Menurut saya, sang Wapres mesti tak mengulangi kebiasaan memberikan kritik dan statemen-statemen yang mudah untuk menciptakan persepsi politik negatif di ruang publik.

Jika beliau ingin melontarkan kritik dan koreksi terkait kebijakan Presiden dan Pemerintah, bisa dilakukan dalam ruang rapat atau pertemuan-pertemuan yang dibuat tanpa membuka kemungkinan untuk menciptakan berbagai perspesi kontroversial atau disalah-pahami oleh publik,

Sebab pada akhirnya, politik sangat ditentukan oleh persepsi. Apalagi dalam sistem demokrasi.

Simak rekaman video YouTube ini:

https://www.youtube.com/watch?v=Q7XxNSjk6dY&feature=youtu.be