Sampai hari ini (25/1/2019), penutupan sebagian (partial shutdown) kantor Federal AS telah memasuki hari yang ke 36. Sebanyak 800 RIBU pegawainya tak digaji, trmsk para petugas di pasukan pengawal pantai (Coast Guard), FBI, IRS,TSA, dll. Implikasinya sudah sangat terasa bagi kehdidupan mereka dan keluarga. Para pimpinan TSA (Keamanan transportasi) dan Coast Guard sudah menyampaikan peringatan dini bahwa penutupan kantor Federal ini akan memicu masalah kamnas jika tak segera diakhiri.
Apa respon Pemerintah Presiden Trump? Sang Presiden tetap bersikukuh bahwa kalau anggaran untuk membangun tembok perbatasan Meksiko-AS, sebesar US $ 5,7 miliar, tidak diberikan oleh Parlemen, maka penutupan kantor tidak akan dihentikan. Pihak Parlemen (khususnya dari Faksi Partai Demokrat) sebaliknya mengatakan jika kantor Federal tidak dibuka lebih dahulu, maka jangan harap akan ada negosiasi dengan Trump.
Senat AS sudah dua kali gagal menggolkan RUU yg akan digunakan utk menjembatani perbedaan tsb, tetapi tetap menemui jalan buntu. Pertarungan antara Trump dengan Nancy Pelosi, sang Ketua Parlemen, seakan tak ada ujungnya. Setelah pertemuan di Gedung Putih (antara Trump, Pelosi, dan Chuck Schumer) yang buntu beberapa minggu lalu, bersambung dengan ontran-ontran soal penundaan pidato kenegaraan (the State of the Union/ SOTU)) di Gedung Parlemen oleh Trump yang sedianya dilakukan pada 29 Januari 2019. Walau Trump sempat "ngeyel" dan bahkan menantang akan tetap berpidato, Pelosi akhirnya "memenangkan" gegeran ini.
Bukan hanya itu. Popularitas Trump pun trennya makin anjlok dan menurut survei terakhir hanya sekitar 37%. Penutupan kantor Federal yang sangat tidak populer itu, menurut publik merupakan tanggungjawab Trump (lebih dari 60%). Sementara itu para politisi partai Republik di Parlemen dan anak buah Trump di Gedung Putih tidak membantu mencarikan solusi, tetapi cenderung makin memanaskan suasana dengan statemen-statemen mereka.
Ketua Senat AS, Mitch McConnell, dari partai Republik bersikukuh hanya akan mengikuti apa kata sang Presiden. Di Gedung Putih, Menteri Perdagangan Wilbur Ross menyatakan bahwa dirinya "tidak bisa memahami" mengapa para pekerja Federal yang menjadi korban penutupan kantor Federal itu tidak meminjam uang ke Bank saja dulu sambil menanti kantor dibuka lagi. Tentu saja statemen tsb dianggap cerminan sikap "tanpa empati" dari sang Menteri terhadap para korban penutupan kantor Federal yang lalu menjadi bulan-bulanan kritik oleh media dan publik.
Kondisi karut marut di AS ini jelas mengkhawatirkan karena pasti akan berdampak ke luar negara Paman Sam itu. Itulah sebabnya muncul wacana tentang kemungkinan terjadinya krisis politik dalam Pemerintahan Trump yang berdampak multidimensional jika penutupan kantor Federal ini tak segera dihentikan dan para pemimpin politik AS tak segera berkompromi untuk menemukan solusi cepat.
Bagi saya, yang bukan warga AS, adalah sebuah tragedi jika di dalam sebuah negara demokrasi, yang paling kuat ekonomi dan militernya di dunia, kini para pimpinannya malah seakan-akan sedang "menyandera" rakyatnya sendiri demi kepentingan-kepentingan dan syahwat kekuasaan mereka.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment