WAGUB DKI: JANGAN TERLALU LAMA KOSONG

Kursi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta masih kosong setelah selama empat bulan terakhir ditinggalkan oleh Sandiaga Uno (SU), karena menjadi cawapres Prabowo Subianto (PS) dalam Pilpres 2019. Mengapa begitu lama? Karena tarik ulur antara Gerindra dan PKS masih berlangsung, kendati konon sudah ada saling pengertian dan bahkan kesepakatan bahwa kursi orang nomor dua di Ibukota RI tsb, akan diserahklan kepada PKS.

Kekosongan kursi Wagub DKI dan tarik ulur politik antara Gerindra dan PKS adalah topik dialog CNN TV semalam (18/10/2019). Saya, MAS Hikam, membahasnya bersama politisi dari Gerindra, Riza Patria (RP), dan politisi PKS, Agung Setiarso (AS), dipandu oleh Budi Adiputro (BA) dari CNN-TV. (Simak tautan rekaman video YouTube di bawah)

Hemat saya, persoalan mendasar ada di Gerindra, khususnya Ketum DPP partai tsb., Prabowo Subianto. Baik koalisi pendukung PS-SU maupun pendukungnya serta publik pada umumnya sudah tahu bahwa PKS adalah parpol yang paling dekat dan loyal terhadap Gerindra. Proses penentuan pasangan capres-cawapres PS-SU sempat terancam oleh deadlock karena penentuan posisi cawapres yang alot. PKS akhirnya mendukung pilihan PS yaitu SU, yang notabene anggota Gerindra, dengan kesepakatan bahwa PKS akan diberi hak menggantikan posisi jabatan Wagub DKI yang ditinggalkan sang cawapres .

Dalam perkembangan pasca-pencapresan, pihak DPD Gerindra DKI ternyata keukeuh untuk tetap mengajukan pengganti Wagub, yaitu Wakil Ketua DPRD DKI dan kader Gerindra, Taufik (T). PS tampaknya sangat berhati-hati dalam merespon sikap Taufik sehingga ia memilih melakukan penundaan dan, konon, masih terus melaklukan konsultasi dengan pihak PKS maupun DPD Gerindra. Penundaan inilah yang dibaca, bukan hanya oleh PKS tetapi juga publik, bahwa terbuka kemungkinan lain di luar kesepakatan politik sebelumnya. Bagi PKS, jika hal ini terjadi, akan berdampak sangat negatif. Bahkan PKS sempat mengeluarkan peringatan kepada PS bahwa jika pihaknya tidak mendapat posisi nomor dua DKI maka dukungan dalam Pilpres 2019 juga akan terpengaruh!

Menurut pandangan saya, PS harus segera mengambil keputusan, karena penundaan, apalagi jika ada perubahan dari kesepakatan tentang siapa yang akan menempati posisi Wagub DKI, akan berdampak serius dan jauh. Kendati dalam aturan perundang-undangan tidak jelas disebutkan batas waktu pengsian kekosongan jabatan Wagub, namun semakin lama kondisi ini dipertahankan, ia akan semakin menyulitkan posisi Gubernur dan parpol pendukungnya di mata rakyat Jakarta. Selain itu jika posisi Wagub tidak diserahkan kepada PKS, sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya, maka resiko PS ditinggalkan dalam Pilpres akan kian besar.

Kondisi kubu PS-SU yg belum stabil dalam menghadapi Pilpres karena sedang menghadapi berbagai isu politik yang merugikan, seperti yang paling akhir skandal Ratna-Gate, akan makin diperparah jika isu Wagub DKI menciptakan kegaduhan baru. Dengan kata lain, dalam soal Wagub DKI, bola sepenuhnya ada di tangan PS.

Silakan menyimak dan mengomentari. Trims (MASH).

Simak video ini:

https://www.youtube.com/watch?v=6DL8sRRsl38&feature=youtu.be