==============================
Jakarta, Baranews.co – Presiden Joko Widodo tidak perlu ragu untuk memilih calon wakil wakil presiden yang berasal dari luar partai politik. Calon wakil presiden dari luar parpol dinilai tidak akan mengurangi perolehan suara Jokowi dalam Pemilu Presiden 2019.
Meski demikian, Presiden Jokowi memerlukan strategi agar tidak ditinggal oleh parpol koalisi yang mendukungnya.
Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Mei 2018, ada beberapa sosok yang dinilai memiliki kualitas personal yang memadai dan cocok untuk menjadi cawapres bagi Jokowi. Mereka adalah Sri Mulyani Indrawati, Mahfud MD, Gatot Nurmantyo, Airlangga Hartarto, Anies Baswedan, dan M Zainul Madji.
Calon-calon ini dinilai berdasarkan lima kriteria, yaitu integritas, akseptabilitas, empati, kontinuitas, dan kapabilitas. Menurut hasil survei tersebut, sebagian besar nama-nama tersebut didominasi tokoh dari nonparpol. Hanya ada Airlangga Hartarto yang berasal dari parpol.
”Nama tokoh dari nonparpol muncul karena masyarakat sudah jenuh dengan sosok dari parpol. Sudah belasan tahun, tokoh-tokoh dari parpol ini kehilangan kepercayaan di mata masyarakat. Fenomena ini juga terlihat dari proses pilkada, di mana partai-partai cenderung memilih calon independen untuk maju, dan masyarakat cenderung memilih calon independen tersebut,” tutur pengamat politik Muhammad AS Hikam dalam diskusi bertajuk ”Presidential Race: Siapa Lawan Tanding Jokowi?” di Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Hikam melanjutkan, Jokowi tidak perlu ragu untuk memilih cawapres dari nonparpol. Hal itu tidak akan mengurangi perolehan suara untuk Jokowi pada Pemilu 2019. Awalnya, muncul keraguan, jika memilih cawapres dari nonparpol, Jokowi akan kehilangan suara dari pendukung parpol koalisi.
”Elektabilitas tokoh-tokoh dari nonparpol ini masih cukup tinggi. Namun, Jokowi hanya perlu memikirkan strategi agar tidak ditinggalkan partai koalisi pendukungnya hanya sebagai syarat ambang batas presiden,” ujarnya.
Oleh sebab itu, saat ini Jokowi tidak perlu terburu-buru untuk mengumumkan cawapres yang akan dipilihnya. ”Kalau bisa, diumumkan pada saat menit-menit akhir jelang pendaftaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar parpol koalisi yang mendukungnya tidak beralih,” ucap Hikam.
Penantang Jokowi
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menjelaskan, hingga saat ini masih belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi penantang Jokowi. ”Para calon penantang ini seperti tidak punya platform yang jelas dan elektabilitasnya stagnan,” kata Syamsuddin.
Ia menyebutkan, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, Gatot Nurmantyo, dan Anies Baswedan memang menjadi kandidat kuat sebagai penantang Jokowi. Namun, nama-nama ini masih belum mendapatkan dukungan yang kuat dari parpol, kecuali Prabowo.
Menurut Syamsuddin, polemik pencalonan yang ada di kubu oposisi juga menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi kubu tersebut. Kubu oposisi belum memiliki kesamaan suara terkait siapa calon yang akan diusung untuk Pemilu 2019.
Hikam mengatakan, seharusnya kubu oposisi bisa lebih cepat mengumumkan nama cawapresnya. Hal tersebut diperlukan agar publik bisa lebih mengenali siapa sosok yang seharusnya menjadi penantang Jokowi.
”Sistem demokrasi kepartaian dan koalisi yang ada sekarang cenderung lebih menguntungkan petahana karena petahana memiliki waktu yang lebih panjang untuk persiapan dan publik sudah mengenalnya. Oleh sebab itu, kubu oposisi perlu segera mengusung nama cawapresnya,” ucapnya. (DHANANG DAVID)
0 comments:
Post a Comment