TIM INTERNAL SELEKSI CAWAPRES PJ: APANYA YANG SALAH?

Baru saja ontran-ontran terkait parpol yang menjadi tetamu Istana agak mereda, media memunculkan sensasi baru terkait Istana. Isu yang dilontarkan adalah keberadaan tim internal seleksi cawapres untuk PJ, yang konon diam-diam sudah dibentuk di bawah pimpinan Mensesneg Pratikno.

Sas-sus ini sudah dibantah oleh Mensesneg, dan beliau mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah pembicaraan non-formal dan informal terkait wacana cawapres. Pasalnya PJ juga dalam beberapa kesempatan telah berbicara tentang masalah cawapres, terutama ketika berbagai pihak menyodorkan nama-nama atau beliau ditawari calon wapres oleh sementara tokoh partai.

Dialog Prime News CNN TV pada 13 Maret 2018, mencoba mengurai isu ini dengan menghadirkan tiga orang narsum. Selain saya sendiri, juga ada politisi Golkar, Ace Hasan Syadili (AHS), dan politisi Gerindra, Ahmad Riza Patria (ARP), dengan dipandu oleh host CNN-TV, Putri Ayuningtyas (PA).

Dalam pandangan saya, tim yang seperti itu adalah hal yang wajar dan perlu dibentuk, dan biasanya memang mesti dipimpin oleh figur yang standingnya bagus, memiliki kemandirian senioritas, dan tentu saja dipercaya oleh Presiden yang menjadi boss. Saat ini tim tsb masih belum formal, jadi persoalan terkait apakah melanggar aturan atau tidak masih terlalu pagi utk dibicarakan. Yang jelas keberadaan tim itu sendiri menunjukkan betapa pentingnya masalah Cawapres ini dalam konteks Pilpres 2019.

Tentu saja pihak oposisi, dalam hal ini Gerindra, memberikan catatan kritisnya terutama tentang legalitas tim jika dipimpin oleh pejabat negara yg dari ASN/PNS seperti Mensesneg. Pihak Golkar tidak memasalahkannya, karena sebagai pejabat politik, hal itu tidak merupakan pelanggaran. Saya lebih menyoriti pentingnya transparansi apabila timi itu nanti sudah benar-benar terbentuk, sehingga pihak parpol pengusung dan pendukung tidak akan meras ditinngalkan.

Sebenarnya PJ bisa memilih pimpinan tim tsb dengan mudah karena banyak tokoh yang memenuhi syarat, selain Mensesneg. Misalnya Kastaf KSP, Pak Moeldoko, yang menurut hemat saya punya kapasitas dan kualifikasi yang tepat. Tetapi pada akhirnya terpulang kepada PJ juga sebagai user. Untuk masa jabatan kedua ini, idealnya PJ harus memiliki kebebasan utk memilih cawapres beliau, bukan seperti pada Pilpres 2014.

Silakan para sahabat menyimak rekaman video dialog tsb dan mengomentarinya. Trims (MASH)

https://www.youtube.com/watch?v=WgBxKy3Qkzk&t=28s