SERAT WULANGREH: "BAHAYA POLITIK TRANSAKSIONAL"

"Awite dadi priyayi,
sapa kang gawe ing sira,
tan weling ing wiwitane,
amung weruh ing witira,
dadine saking ruba,
mulane ing batinipun,
pangetunge lir wong dagang.

Mung mikir gelise mulih,
rerubanira duk dadya,
ing rina wengi ciptane,
kepriye lamun bisaa,
males sihing bandara, l
ungguhe lawan tinuku,
tan wurung angrusak desa." (ASMARANDANA: 17-18)

(Ingat asal muasal jadi priyayi

Siapa yang membuatmu dapat posisi

Walau tak ingat semua dengan rinci

Dalam hati, pastilah ia tahu kapan mulai

Kalau ia jadi pejabat karena korupsi

Maka perhitungan seperti berdagang akan terjadi

Ia akan berpikir kapan akan kembali

Modal yang dikeluarkan 'tuk bisa jadi

Siang malam berpikir tak henti

Bagaimana akan balas budi

Sang majikan yang sudah membeli

(Bahkan) ia pun berani merusak Negeri)

Semakin dekat Pilkada serentak (2108) & Pemilu (2019), sungguh relevan piwulang Serat Wulangreh yang ditulis oleh Susuhunan Paku Buwana IV ini. Perpolitikan kita pasca-Reformasi ditengarai dg maraknya transaksionalisme, politik uang, dan suap. Hasilnya adalah Parlemen dan Pejabat Negara yang korup dan tak mendapat kepercayaan rakyat. Akibatnya, bangsa negara pun berpotensi hancur karena dijadikan komoditas politik!

Tegak dan/ atau hancurnya sebuah bangsa dan negara, sangat ditentukan oleh para penyelenggara & pemimpin-pemimpinnya. Dalam sistem demokrasi, mereka dipilih dari, oleh dan untuk kepentingan rakyatnya. Tetapi jika sistem serta mekanisme demokrasi tsb diselewengkan, maka prinsip tsb diingkari: dari parpol, dipilih oleh rakyat, bekerja untuk kepentingan diri dan kelompok sendiri!

Sistem & mekanisme demikian hanya namanya saja demokrasi. Substansinya adalah perdagangan yang culas dan menipu. Orientasi pemimpin dan wakil rakyat adalah bagaimana mengeruk keuntungan bg diri sendiri dan parpol atau sponsornya. Keserakahan menjadi etos kerja, bukan panggilan utk mengabdi bangsa & negara.

Tak heran jika semakin ke sini, kualitas Parlemen hasil Pemilu makin cenderung memburuk. Mereka gagal menjalankan fungsi legislasi, anggaran & pengawasan. Mereka kian tak dipercaya rakyat. Tetapi mereka makin getol menutup dan membentengi diri dari tanggungjawab. Sama halnya, para pejabat pemerintah juga kian sering kena OTT.

Ingat piwulang leluhur tentang bahaya politik transaksional!