Dialog semalam (21/1/18) di CNN TV mengusung topik konflik internal dlm elite DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Menurut hemat saya konflik yg di permukaan tampak muncul tiba2 itu sejatinya sudah bisa dilihat (dan karenanya dimulai) sejak Oesman Sapta Odang (OSO) ditunjuk dan diresmikan menjadi Ketum DPP menggantikan Pak Wiranto yang menjabat sebagai Menko Polhukam.
Munculnya politisi yg juga salah satu pemimpin di MPR dan DPD RI itu, tentu menjadi kontroversi diantara para elit Hanura walaupun secara formal diterima. Dan setelah berjalan setahun, konflik terbuka ternyata tak dapat dielakkan apalagi setelah muncul berbagai tudingan dr pihak2 yang bertentangan, mulai dari soal money politik, penggelapan uang partai, sampai soal 'abuse of power.'
Dua kubu, Ambhara (anti OSO) vs Manhattan (pro OSO), lantas saling pecat dan masing2 mengklaim sebagai pengurus DPP paling sah dengan argumentasi masing2. Di sinilah peran Pak Wiranto dianggap sangat krusial jika konflik tsb ingin diselesaikan secara damai. Sebab sebagai pendiri partai, beliau masih memiliki pengaruh besar sehingga bisa mengakhiri kemelut tsb.
Tapi ini tentu tidak mudah. Sebab kalaupun kubu Ambhara mengklaim mndpt dukungan pemilik partai (DPD dan DPC), tetapi legalitas formal DPP dimiliki kubu Manhattan. Pihak pemerintah (Kemenkumham) dan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, KPUD, Panwaslu) tentu hanya akan berpegang pada formalisme hukum.
Diperlukan kemampuan dan kemauan utk mencari solusi win-win antara kedua kubu. Pak Wirantoharus bersikap tegas dan tidak bisa samar-samar. Konflik internal ini hanya akan berdampak serius bg Hanura. Tidak akan terlalu berdampak kepada PJ dan Pilpres 2019.i Faktanya, kedua kubu yg bertarung masih menyarakan mendukung PJ sbg capres.
Kalaupun PJ ditanya pendapatnya soal gegeran di Hanura, paling hanya balik bertanya: "IKI OPO MANEH?" (ini apa lagi?)..
Simak rekaman video di bawah ini:
https://www.youtube.com/watch?v=V0wptuEw7Ng
0 comments:
Post a Comment