Munculnya pertanyaan ini disebabkan karena Pilkada DKI 2017 yg berlangsung lebih dr 6 bulan lamanya ini, merupakan hajat politik paling spektakuler di era reformasi ini. Begitu spektakulernya, sampai-sampai Pilkada yg satu ini dijuluki "Pilkada Rasa Pilpres", utk menunjukkan magnitude pengaruhnya dalam kehidupan publik yang melampaui ibukota Republik Indonesia, Jakarta. Lebih dari sekadar peristiwa politik di daerah, Pilkada DKI menyita perhatian internasional juga, karena terjadinya aksi-aksi massa yang meibatkan ratusan ribu orang dan berkali-kali, dengan mengusung issu yg sangat sensitif seara politik dan strategis, yaitu penistaan agama.
Tak pelak lagi, polarisasi dalam masyarakat Jakarta telah terjadi, khususnya antara pendukung paslon no 2 dan 3, karena issu-2 bernuansa SARA yg bersifat luas, mendalam, dan berimplikasi politik ke seluruh Indonesia. Itulah sebabnya masalah rekonsiliasi langsung muncul di atas permukaan, apalagi karena sang petahana kini berhasil dikalahkan dan Gubernur baru dengan agenda-2 serta program-2 yg sangat berbeda akan memerintah mulai Oktober tahun ini.
Dialog pada acara Prime News, CNN TV Jakarta yg ditautkan di bawah ini, mencoba menjawab pertanyaan di atas. Dua perspektif yang berbeda muncul. Pertama adalah yang dikemukakan oleh budayawan terkemuka, Dr, Mohamad Sobary (MS), yang melihat tidak perlunya dilakukan rekonsiliasi. Kedua adalah perspektif yang sebaliknya, yang saya (AS Hikam) kemukakan, yaitu bahwa rekonsiliasi bukan saja perlu dilakukan, tetapi bahkan merupakan sebuah keniscayaan (necessity) apabila Pemerintah baru di DKI ini ingin bekerja secara efektif.
MS menganggap bhw rekonsiliasi akan berjalan sendiri dalam masyarakat dalam tempo yg cepat karena mereka akan melupakan hal-hal yang buruk. Namun demikian MS juga menggarisbawahi adanya luka-luka yang serius pada tataran ideologis dan rasa kebersamaan kebangsaan. Dan pada tataran ini Pihak sang Pemenang dianggap tak akan mampu melakukannya, atau setidaknya akan sangat sulit karena pihaknya didukung oleh kelompok yang menggunakan sentimen primordial atau agama yang sangat vulgar. Bahkan MS tidak yakin bahwa ke depan Anies akan mampu mewujudkan program-program yang telah dijanjikannya dengan mulus karena persoalan tsb.
Saya berpendapat bahwa suka atau tidak suka Anies harus melakukan rekonsiliasi politik pada tataran pragmatis dan institusional, karena beliau dan pendukung politiknya tak akan mampu bekerja tanpa dukungan luas, termasuk dari para mantan lawannya dalam Pilkada. Demikian pula pihak Ahok cs tidak mungkin akan mengambil posisi berlawanan terus karena hal ini berlawanan dengan sikap sang mantan Gubernur yg demokratis, terbuka, dan fair. Demikian pula jika Pemerintahan Anies gagal karena tdk melibatkan para stakeholders, maka cap yg diberikan oleh pihak luar Indonesia bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran karena sektarianisme, akan sulit dielakkan.
Anies-Sandi harus mampu merangkul dan mendapatkan kepercayaan (trust) dari semua pihak, melalui contoh kongkrit kebijakan publiknya, dan keteladanan kepemimpinannya. Ini akan membantu rekonsiliasi budaya dan ideologis yg berjangka panjang dan mungkin lebih sulit. Tetapi jika rekonsiliasi ini gagal, Pemerintahan Anies pun akan sulit bekerja sebagaimana diamanahkan oleh UU dan diharapkan oleh rakyat DKI serta yang dijanjikan dalam kampanye.
Selebihnya, silakan menyimak dan memberikan komentar. Terimakasih (MASH)
https://www.youtube.com/watch?v=xozBMDo-xmc&feature=youtu.be
0 comments:
Post a Comment