Gelar aksi demo yang diberi nama "Super Damai" di kawasan Monas pada Jum'at 2 Desember 2016 barangkali layak disebut sebagai sebuah babak baru dalam konstelasi perpolitikan Indonesia pasca-reformasi. Yaitu munculnya Habib Rizieq Syihab (HRS) sebagai representasi kekuatan Islam politik yg fenomenal dan harus diperhitungkan secara serius oleh Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) dan masyarakat Indonesia serta pihak-pihak di luar negeri ini. Kehadiran PJ dalam acara tersebut, mengikuti sholat Jum'at, mendengarkan Khotbah HRS yg sangat jelas menyampaikan tausiah/ pesan-pesan politik kepada PJ, pidato singkat sang Presiden di panggung bersama HRS dan para petinggi Kabinet, dan, last but not the least, konsistensi tuntutan agar Ahok ditangkap, dan kesuksesan acara sampai selesai tanpa ada kericuhan sedikitpun, semuanya merupakan fakta-fakta yg dapat ditafsirkan bahwa HRS lah yang menjadi tokoh utama alias "man of the hour" dalam event tsb.
Bukan hanya itu saja. Pasca-212, suka atau tidak suka, HRS adalah pemimpin yang tak dapat diragukan lagi (undisputed leader) dari kekuatan Islam politik Indonesia, dan PJ adalah salah satu pihak yg ikut mengukuhkan posisi tsb! Para perjabat negara boleh dan sah sah saja mengatakan bahwa PJ sudah menunjukkan kepemimpinannya dengan tampil di dalam acara tsb; bahkan ada yg bilang PJ telah menang tanpa harus mengalahkan (menang tanpo ngasorake) lawan, dll pujian seperti itu. Namun secara politis, hemat saya, PJ menang hanya secara taktis, tetapi HRS lah yang mendapat keuntungan secara strategis. Jika PJ bisa disebut meraih keuntungan politik dalam jangka pendek, tetapi pengaruh HRS dan Islam politik di negeri bsa saja akan meluas dalam jangka panjang.
Implikasi politik jangka pendek yg paling nyata adalah thd kasus Ahok akan bergulir. Prediksi saya, tekanan dari kelompok anti-Ahok akan makin besar bukan saja agar Gubernur DKI non-aktif tsb ditahan, tetapi juga sampai ujung proses dengan vonis dinyatakan sebagai pihak yg bersalah. Kehadiran PJ di Monas akan dikapitalisasi secara politik oleh kubu ini untuk terus meningkatkan tekanan agar "hukum ditegakkan" dan "keadilan dijunjung tinggi" dalam proses peradilan yag akan datang. Pengaruhnya thd kampanye Pilkada pasangan Ahok-Djarot (Badja), tampaknya akan semakin negatif dan merugikan pemulihan elektabilitasnya. Jika survei-2 yg dilakukan sebelum 212 saja hasilnya sudah cenderung "sepakat" bahwa elektabilitas Badja mengalami penurunan akibat status tersangka Ahok, apalagi setelah ini. Pihak anti Ahok akan semakin agressif dalam kampanye mereka utk memarginalisasi sang petahana. Paslon Badja mesti kerja "super keras" agar tidak mengalami penurunan drastis lebih lanjut!.
Diamnya parpol-parpol pendukung Badja pasca kehadiran PJ ke Monas, bagi saya, adalah juga pertanda kurang baik bagi paslon ini. Elite PDIP, Nasdem, dan Hanura seperti sedang "kebingungan" dan akhirnya memilih "diam" dengan keputusan PJ yang konon dibuat mendadak utk bergabung dalam acara di Monas tsb. Demikian pula respon senyap dari tim sukses Badja terkait dengan dinamika politik seperti itu menunjukkan bahwa mereka pun mengalami semacam kekagetan yg serius. Ini berbanding terbalik dg persistensi kelompok anti-Ahok dalam kampanye mereka sangat nyata, seperti kita lihat dalam bermunculannya meme-meme baru di sosmed yg bertema desakan agar Ahok ditahan. Upaya pemulihan elektabilitas paslon Badja jelas semakin dipersulit oleh keputusan PJ hadir di Monas tsb. Setidaknya peluru baru bagi kampanye lawan bertambah lagi, sementara paslon Badja tidak siap dengan counternya..
Bukan hanya pihak paslon Badja saja yg terimbas implikasi politik dari langkah PJ kemarin. Hemat saya, ormas-ormas besar Islam yang selama ini berusaha membantu PJ agar eskalasi demo dapat dibatasi, bisa jadi juga sama kagetnya. Sampai sehari setelah demo 212 berakhir, saya belum menemukan reaksi resmi dari NU dan Muhammadiyah, atau tokoh-tokoh Islam terkemuka yang sebelumnya ikut mengerem ummat agar tidak berpartisipasi di dalam gelar aksi tsb. Ini tentu sangat menarik utk dicermati. Bisa jadi merekapun sedang berusaha memahami dan mencermati dinamika ini. Setidaknya mereka mesti mengevaluasi utk apa anjuran-2 mereka kepada ummat agar tidak ikut hadir dalam aksi 212 jika kemudian PJ sendiri justru hadir di sana? Bukankah ini merupakan sebuah pengakuan dan endorsement politik terhadap keberadaan HRS dan para pendukungnya sebagai sebuah kekuatan nyata dalam konstelasi perpolitikan nasional? Wallahua'lam..
Sebuah fenomena politik baru pasca-reformasi di Indonesia sedang bergulir, yakni muncul dan berkembangnya kekuatan Islam politik dalam panggung demokrasi, bukan melalui pintu politik elektoral (electoral politics), tetapi melalui pintu politik massa (mass politics). Apakah PJ menyadari sepenuhnya bahwa kini kepemimpinan HRS dan Islam politik kian mantap kehadiran dan pengaruhnya dalam panggung perpolitikan negeri ini? Silakan para sahabat utk memperbincangkannya.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment