Kapolri, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian (MTK), mulai menunjukkan sosoknya sebagai seorang pemimpin, penegak hukum, dan pengayom masyarakat yg tegas dan berani. Menghadapi tekanan dan provokasi pihak-pihak yang menuntut pemenjaraan terhadap Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, mantan Kapolda DKI tersebut tetap berpijak kepada salah satu landasan sistem demokrasi: "rule of law." MTK akomodatif, tetapi tegas mengambil sikap.
Para pendukung gerakan anti-Ahok tampaknya tak mampu membuat strategi baru selain pengerahan atau mobilisasi massa dalam menyikapi perkembangan kasus Ahok yg sedang ditangani Polri itu. Padahal jelas bahwa aksi demo 14 Oktober itu tidak berhasil mengurangi popularitas dan tingkat kepercayaan publik kepada Gubernur DKI itu. Pasca-demo, sang petahana bukannya surut, tapi malah mengambil langkah proaktif mendatangi Bareskrim Polri utk memberi klarifikasi. Menyikapi hal itu, lawan-2 Ahok tidak melakukan perubahan strategi utk merebut simpati publik, tetapi menyerukan ajakan untuk demo besar-besaran pada 4 November yad, yg disebut "Jihad Konstitusional" dalam rangka "membela agama dan negara." Dengan cara demikian, hemat saya, para penolak Ahok tsb sudah 'menggeser' sasaran protes mereka dari Ahok kepada Polri.
Maka itu respon MTK thd seruan demo tsb adalah sebuah counter yg terang-terangan dan penyikapan yg tegas, tidak abu-abu atau diplomatis vis-a-vis para penolak Ahok. Di satu pihak, MTK setuju bahwa masyarakat mengawal proses hukum terkait kasus Ahok, dan itu artinya beliau bersikap akomodatif karena masyarakat berhak melakukan hal itu. Tetapi pada saat yg sama MTK menyatakan bahwa "pengawasan masyarakat tidak perlu dilakukan dengan pengerahan massa". Ini berarti beliau telah mengambil sikap yg tegas dan menganggap demo tsb sebagai bentuk tekanan politik, bukan lagi mengawal proses hukum. Alasan MTK adalah: 1) fakta bhw proses hukum yg diakukan Polri sedang berjalan bahkan sudah sampai pd tahap penyelidikan; dan 2) bahwa tekanan massal apapun tdk akan mengubah sikap lembaga yg dipimpinnya tsb.
Sikap tegas MTK kepada ajakan demo tsb saya rasa akan mendapat dukungan positif dari publik pada umumnya dan khususnya rakyat Jakarta, karena mereka juga jenuh dengan pameran sentimen primordialisme dan sektarianisme selama beberapa waktu terakhir ini. Strategi para penolak Ahok yang tetap menggunakan mobilisasi massa, kendati kini menggunakan slogan menegakkan "hukum" dan membela "agama", serta "konstitusi", saya rasa tak akan membuahkan hasil yg berbeda dg sebelumnya. Paling-2 setali tiga uang dengan ketika mereka mendapat 'peluru' berupa fatwa MUI dan dukungan dari sebagian cendekiawan Muslim, politisi dan parpol, serta pendukungnya. Yaitu rame tetapi tak signifikan sebagai sebuah instrumen penggalangan publik utk menjatuhkan Ahok.
Publik Jakarta tampaknya berangsur mulai mengingat kembali bahwa para penolak Ahok adalah para "langganan lama" yang sama dan dari dulu juga menolak Jokowi dan Ahok dengan sentimen primordialisme. Ini bisa jadi menjelaskan mengapa survei SMRC terakhir hasilnya menunjukkan bahwa popularitas Ahok dan kepuasan terhadap pemerintahannya masih belum tertandingi oleh para penantangnya. Walhasil, kalau para penolak Ahok tak mau mengubah strategi 'mencari musuh' menjadi 'mencari dan memperbanyak kawan' dalam berpolitik, maka kemenangan yg mereka harapkan adalah suatu "hil yg mustahal".
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment