Reaksi publik di Jakarta, yang mungkin saja dishare oleh publik di seluruh tanah air, terhadap rencana demo besar-besaran yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), cenderung terbelah dalam dua kutub yang berlawanan. Kutub pertama berpandangan bhw gerakan tsb bisa bergulir dan berujung kepada "showdown" antara ummat Islam dan Pemerintah; dan kutub yang mengatakan bahwa gerakan tersebut adalah ekspressi kemarahan ummat Islam thd pribadi Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, yg dituding telah melakukan penistaan thd Al-Qur'an dan Islam. Aksi demo itu adalah tekanan politik massa kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri, agar mempercepat proses hukum thd sang petahana Pilkada DKI itu.
Menurut pihak yg pertama, indikasi bahwa kegiatan itu bukan hanya sekadar tertuju kepada upaya menuntut Ahok. Tetapi gerakan tersebut di setting sebagai sebuah gerakan massa dengan kasus Ahok sebagai 'target antara' yang jika "sukses", akan diperlebar dengan tujuan akhir menjatuhkan Presiden Jokowi (PJ). Eskalasi gerakan protes anti-Ahok, dengan demikian, diperkirakan meluas sebagai cipta kondisi anarkis dan instabilitas sosial politik yang mengikuti model 'jalan menuju Suriah'; kekerasan dan destruksi sosial dg melaui konflik ummat beragama utk merebut kekuasaan politik. Itu sebabnya, demo anti Ahok bukan hanya terbatas di Jakarta saja, tetapi juga di wilayah Indonesia.
Demo 4 November, menurut pandangan ini, tidak akan mereda kalaupun seandainya pihak Polri merespon dg mempercepat proses hukum kasus Ahok, bahkan seandainya Ahok mundur atau dipenjara sekalipun!. Sebab 'showdown' terakhir adalah vis-a-vis Istana. Jadi demo-2 anti Ahok tsb adalah rentetan dari gerakan politik yg ada miripnya dengan apa yg pernah terjadi sebelumnya di Republik ini untuk menjatuhkan Bung Karno, Soeharto, dan bahkan alm GD. Yg kini menjadi inti gerakan adalah kelompok Islam garis keras dengan didukung oleh kekuatan-2 politik dan kepentingan yang ingin menjatuhkan PJ.
Pandangan kedua mengatakan gerakan demo anti Ahok adalah tekanan agar Polri segera memproses AHOk dan menangkap serta menghukumnya. Berikutnya demo-2 tsb juga merupakan tekanan politik thd PJ yg dianggap telah mengintervensi dan terkesan melindungi Gub DKI tsb. Karena itu, demo tsb bukan sebuah gerakan politik atau sosial yg bernuansa primordial, anti-non Muslim, atau anti PJ. Jika pihak-pihak Polri dan PJ memenuhi tuntutan mempercepat proses hukum dan mengadili serta menghukum sang petahana Pilkada DKI, maka akan selesai. Tujuan paling utama adalah Ahok tidak menjadi cagub dan masuk bui.
Demo 4 November, dlm pandangan ini, merupakan solidaritas ummat Islam yg merasa dinistakan oleh Ahok, sehingga jika muncul aksi sama melampaui wilayah DKI, maka hal itu adalah cerminan solidaritas ummat saja. Implikasi kekacauan sosial dan instabilitas politik yg bisa terjadi adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Polri dan PJ dan bukan aksi demo atau kelompok yang melakukannya. Alasannya, kerusuhan hanya akan terjadi jika aparat dan Pemerintah bertindak tidak adil, bukan karena keinginan pihak pendemo!
Di antara dua skenario di atas, pandangan pertama perlu di cermati karena bila itu yg terjadi, implikasinya yang akan sangat serius bagi kehidupan politik dan keutuhan bangsa serta NKRI. Kendati demikian, saya kira probabilitas terjadinya 'showdown' pada 4 November dan seterusnya, sangat kecil utk tidak mengatakan nol. Alasan saya, belum ada kondisi krisis ekonomi dan sosial yg bisa menjadi wahana mendukung skenario "armageddon politik" tsb. Lebih-lebih, para inisator dan pelaku gerakan massa tsb datang dari kelompok kecil (fringe) dalam ummat Islam yang sudah sering berusaha menggunakan model mobilisasi massa namun selalu gagal meneruskan menjadi gerakan yg lintas sektoral utk membangun sebuah tatanan politik alternatif yg bersifat inklusif!.
Dari sisi ideologi, daya tarik mereka terbatas pada identitas primordialistik, dan itupun hanya dalam lingkup terbatas. Kelompok ini juga sangat miskin dlm aspek-2 gagasan, platform, dan program serta agenda kongkrit sebagai alternatif bagi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya yg mampu mengakomodasi kepentingan sebuah masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Klaim 'mewakili ummat Islam' pun tak pernah terbukti, karena ormas Islam yg memiliki massa jauh lebih besar tidak mendukung kiprah mereka. Hanya sebagian kecil dari elit dan anggota ormas-2 tsb yg terpikat denga semangat bela agama, namun mereka ini juga tdk akan berpengaruh kepada ummat.
Walhasil, aparat hukum dan keamanan serta masyarakat sipil di Indonesia mesti menyikapi kemungkinan eskalasi gerakan demo anti Ahok secara proporsional dan tegas. Sikap Kapolri dan Ketum PBNU adalah contoh yg baik dan proporsionalitas tsb yg ditunjukkan oleh aparat Negara dan organisasi masyarakat sipil, khususnya ormas Islam. Demikian juga dengan pernyataan para pimpinan organisasi lintas-agama baru--baru ini. Kemungkinan bahwa aksi tsb bisa menciptakan anarki dan ketidakstabilan serta gangguan relasi antar-ummat, sangat penting diantisipasi. Tetapi aspirasi agar proses hukum kasus Ahok ini berjalan tanpa intervensi pihak-pihak luar juga diakomodasi dengan pelaksanaan yg profesional dan taat aturan.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment