Pasca pemberhentian Arcandra Tahar (AT) sebagai menteri ESDM, pertanyaan yg segera muncul adalah: 1) Apakah Presiden Jokowi (PJ) akan mengangkat menteri baru, dan kalau ya, berapa lama?; 2) Atau apakah Plt Menteri ESDM, Luhut B. Panjaitan (LP), yg juga Menko Maritim, akan menggantikan AT sebagai menteri ESDM permanen? Jawaban atas dua pertanyaan ini sangat penting karena akan memiliki dampak politik dan ekonomi serta kepercayaan pasar yang signifikan.
Pemilihan dan pengangkatan AT sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said (SS), tak lepas dari pertikaian internal di lingkaran dalam Istana, termasuk peran figur-figur seperti LP, JK, Surya Paloh (SP), dan Megawati. Pergunjingan di ruang publik juga kencang dengan spekulasi bahwa munculnya nama AT memiliki kaitan erat dengan kisruh Blok Masela, khususnya pertikaian antara Rizal Ramli (RR), yg waktu itu Menko Maritim, dengan SS mengenai pilihan membangun kilang "on shore" (daratan) atau "off shore" (lepas pantai). AT, konon, disodorkan kepada PJ karena memberikan masukan yang baik dan ekonomis serta efisien terkait dengan pilihan pertama itu. Dan semua tahu bahwa SS lantas 'kalah' dalam masalah Masela, sementara RR berada di atas angin. Maka ketika SS diganti, AT pun dianggap paling pas sebagai Menteri karena kepiawaian beliau dlm masalah teknologi perminyakan.
Sayangnya RR lantas diganti, sehingga kita tidak tahu bagaimana pandangan dan kiprahnya dalam mengawal pembangunan Masela maupun kebijakan energi nasional. LP menggantikan RR, dan karena beliau juga sefaham dengan AT, maka kerjasama antara Menko dan sang Menteri ESDM baru itu diperkirakan akan sangat harmonis. Celakanya, nasib sang Menteri kurang mujur, dan ketika masalah kewarganegaraannya disoal, beliau pun terpelanting keluar dari Kabinet. (http://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/21111331/presiden.jokowi.tunjuk.luhut.binsar.pandjaitan.sebagai.plt.menteri.esdm?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=kpoprd).
Kementerian ESDM adalah portofolio yg sangat strategis, dan parpol-2 tentu akan mengincar posisi tsb. Khususnya PDIP dan partai pengusung PJ seperti Nasdem, serta partai pendukung seperti Golkar. Mereka tentunya menginginkan orang-2nya yang mendapat posisi di sana. Dengan demikian desakan parpol thd PJ agar Menteri ESDM baru segera ditunjuk akan lebih kuat ketimbang membiarkan LP bercokol di sana. Namun demikian bukan suatu hil yang mustahal juga apabila kompromi akan dilakukan yang hasilnya akan menjadikan LP sebagai Menteri ESDM yg permanen. Posisi Menko Maritim bisa saja diberikan kepada PDIP atau Nasdem, atau Golkar, atau bahkan di luar ketiganya.
Saya berpandangan bahwa semakin cepat PJ menunjuk Menteri ESDM yg permanen akan semakin baik bagi stabilitas pemerintahan dan mengurangi potensi kegaduhan politik. Langkah cepat dan tegas PJ dalam menyelesaikan kasus AT sudah mendapat dukungan politik yang luas dan juga reaksi positif dari pasar serta publik. Jangan sampai momentum yang baik itu terganggu lagi karena belum definitifnya Menteri ESDM pengganti AT. Apakah PJ akan menetapkan LP atau mengganti dengan yg baru dari parpol atau bukan, saya kira itu adalah sepenuhnya prerogatif beliau.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment