Kenapa rakyat Indonesia susah diajak Pemerintah untuk menjalankan kewajiban sebagai warganegara, khusunya ikut program pengampunan pajak (Tax Amnesty, TA)? Salah satu jawabannya yg sangat sederhana adalah: Karena petinggi Pemerintahnya tidak punya nyali untuk memberi teladan dg mengikuti TA dan dengan segala macam dalih membela diri.
Simak omongan Wapres Jusuf Kalla (JK) merespon usulan agar para pejabat publik didesak ikut TA. JK mengatakan tidak sependapat dg usulan tsb, dengan alasan " kelompok yang paling banyak menyimpan harta di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak selama ini datang dari pengusaha-pengusaha besar."
Omongan ini jelas aneh dan, yg lebih penting lagi, kontradiktif dengan informasi resmi mengenai TA yg mengatakan bahwa sasaran TA adalah semua wajib pajak (WP). Jika demikian, logikanya adalah semua pihak termasuk para pejabat publik adalah sasaran! Anehnya ketika pejabat publik diminta untuk memberi suri tauladan agar rakyat juga mengikuti program TA, justru JK petinggi negeri ini yang mencoba berkelit dan mbulet. Di satu pihak JK mengakui bahwa "Undang-Undang Tax Amnesty pada dasarnya berlaku bagi semua pihak, termasuk penyelenggara negara," namun di pihak lain ia mengatakan bahwa tujuan utama UU tersebut dibuat adalah untuk menarget sektor swasta. Karena itu, masih kata JK: "Justru yang harus dicontoh pengusaha-pengusaha besar. itu dulu kita dorong itu, yang kita tahu asetnya berapa di Forbes, tapi pajaknya cuma sekian."
Kalau memang Pemerintah maunya menarget para pengusaha besar yang belum mau bayar pajak, ya terang-2an saja, tak perlu mbulet, menyatakannya dlm pasal-pasal UU TA. Ketidak jelasan itulah yg membuat multi tafsir yg berpotensi kegaduhan dan implikasi politiknya akan sangat serius bagi Pemerintah Presiden Jokowi (PJ). Agar rakyat tidak semakin bingung, usulan agar pejabat publik didesak mengikuti TA, saya kira bagus, karena bisa menjadi salah satu alat meredam kontroversi dimasyarakat. Dan tentu saja yg memulai adalah para pejabat negara dari yang paling atas, termasuk JK.
Sebagai tambahan, jikalau memang Pemerintah ingin TA sukses, maka salah satu syarat utamanya adalah para pejabat negara yg terkait dg program tsb, mulai dari paling atas dan paling bawah, agar tidak omong yg berpotensi membingungkan. Karena hasilnya adalah polemik berkepanjangan dan kontroversi di ranah publik. Bukannya target TA Rp 165 triliun yang didapat, tetapi kebingungan dan kegaduhan di dalam masyarakat!
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment