Belum cukup seminggu Munaslub Golkar usai, pemanasan politik di Istana sudah mulai terasa. Bergabungnya partai yang kini dipimpin oleh mantan Ketua DPR, Setya Novanto (SN), dalam Pemerintahan Presiden Jokowi (PJ), serta merta menciptakan kegerahan di kalangan parpol pendukung lain. Pasalnya, spekulasi politik mulai marak bahwa masuknya Golkar itu akan dibayar dengan kursi kabinet. Ketidakjelasan kapan reshuffle jilid dua akan dilakukan oleh PJ, semakin menambah kuatnya spekulasi tsb, dg argumen bahwa pemunduran pengumuman kocok ulang kabinet adalah menunggu selesainya Munaslub Golkar.
Terlepas dari validitas spekulasi politik tersebut, kemungkinan masuknya personel Golkar dalam kabinet PJ cukup tinggi, bahkan lebih tinggi ketimbang masuknya personel yg, konon, dari PAN. Kendati demikian, saya kira PJ perlu memertimbangkan lebih mendalam untung rugi dari kocok ulang yang membawa masuk Golkar dalam kabinetnya. Secara politik makro, memasukkan personel Golkar tentu bisa menjadi pengikat politik yg lebih riil thd Golkar utk mendukung PJ. Dengan adanya tambahan dari Golkar dalam kabinet, maka dukungan politik thd Istana menjadi lebih inklusif.
Tetapi hal itu juga berarti akan menciptakan reaksi negatif dari parpol yg selama ini menjadi pendukung PJ sejak masa pencapresan. Reaksi Hanura sebagaimana di tautan ini tampaknya merupakan salah satu indikasinya. Sejatinya, dalam susunan kabinet saat inipun personel Golkar sudah terwakili bahkan sangat strategis, seperti keberadaan Wapres JK dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Menambah lagi personel kabinet dari Golkar tampaknya tidak terlalu signifikan dibanding dengan rekasi parpol pendukung. Ini belum dihitung reaksi dari PDIP, kendati sampai saat ini belum bersuara mengenai prospek masuknya Golkar dlm kabinet pasca-Munaslub Bali.
Dalam politik, masalah trade off atau saling memberi dan menerima, adalah hal yang wajar. Dukungan Golkar thd PJ tentu tak akan gratis, namun tidak hanya soal posisi kabinet saja. PJ sudah tentu akan memertimbangkan apakah memasukkan Golkar dalam kabinet akan meningkatkan soliditas, sinergi, dan kinerja tim, atau malah menjadi kerugian politik (political liability) dlm jangka panjang. Mungkin Golkar perlu diminta menunggu sampai Pilpres 2019, jika ia konsisten berada dalam barisan pendukung PJ, maka dlm kabinet yang akan datang bisa menjadi bagian. Bukan pada lima tahun pertama yg kini tinggal 3 tahun setengah ini.
Kalaupun reshuffle tetap akan diagendakan, yang menjadi fokus bukan soal pembagian jatah kepada parpol tetapi kepada masalah kinerja para Menetri yg selama ini mendapat nilai merah, baik dari Pemerintah sendiri maupun dari rakyat.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment