Kasus Muhammad Sanusi (MS), politisi Partai Gerindra dan menjabat Komis D, DPRD-DKI, yg menjadi tersangka tipikor oleh KPK, tak pelak lagi akan berdampak pada paryai dan agenda besarnya ke depan. Secara khusus, kasus ini pastinya akan berdampak pada konstelasi politik dalam Pilkada DKI yg tinggal sekitar 10 bulan lagi. Peluang calon-calon penantang petahana Gub Ahok, yang berasal dari Gerindra ke depan akan menghadapi problem elektabilitas. Mereka, termasuk yg bukan dari kader partai tsb, akan dipertanyakan oleh publik karena kasus ini. Namun saya kira bukan itu saja. Gerindra juga akan sangat dirugikan oleh kasus ini ke depan jika tdk berhasil meyelesainkannya dg cepat, tegas, dan tuntas.
Itu sebabnya elte Partai Gerindra, khususnya Prabowo Subianto (PS), berusaha cepat dan tegas dalam merespon ulah sang anak buah itu. Beliau pasti tahu bhw ramifikasi politik dari terbongkarnya korupsi yg konon dilakukan oleh MS ini bisa lebih jauh dari masalah pilkada DKI atau reputasi Gerindra DKI. Partai berlambang kepala Garuda yang sejatinya memiliki popularitas tinggi di tk nasional selama beberapa tahun terakhir ini, jelas akan dipertanyakan dan menjadi target kritik di ruang publik secara nasional juga. Jika ini terjadi, mk Gerindra mengulangi apa yg pernah dialami oleh Partai Demokrat (PD) yg juga elitenya terjerat kasus-2 tipikor dan menghancurkan elektabilitasnya pada Pileg 2014. Kecepatan dan ketegasa dalm menuntaskan masalah ini sangat penting karena jangan sampai menjadi faktor penghambat dalam Pilpres 2019 yg tinggal 3 tahun lagi.
Namun perintah PS itu naga-naganya diterjemahkan secara kaku dan legalistik oleh pimpinan Gerindra di DKI dan ini bisa berakibat sangat serius bg Gerindra. Ketua DPD Gerindra DKI, Muhammad Taufik (MT), yg notabene adlh saudara MS sendiri, ternyat masih ogah-2an bertindak tegas yaitu memberikan status pemecatan. Dia tetap menggunakan alasan klasik mekanisme praduga tak bersalah, sehingga berarti bhw MS akan menjadi pusat perhatian publik yang dikaitkan dg Gerindra dlm tempo yang lama. Semakin MS tidak dikenai sanksi tegas, berupa pemecatan dari jabatan sebagai anggota DPRD dan anggota partai, dan dg segera, maka sulit bagi Gerindra utk melepaskan diri dari sorotan publik yang negatif. Saya melihat strategi PS adlh penyelesaian politik yg bertujuan melakukan pembatasan (containment) agar kasus MS ini tak berkembang secara liar. Caranya tentu dengan segera menutup spekulasi dan sorotan-2 miring yg merugikan Gerindra dengan menindak tegas anak buah yg tersangka KPK. Menggunakan cara-2 legalistik seperti yg diupayakan MT jelas hanya menunda masalah dan merugikan partai secara stratejik jangka panjang.
Keputusan PS yg tegas bukanlah karena mencari aman atau bersikap kejam, tetapi memang itulah solusi strategis yg paling tepat utk digunakan utj membatasi peluberan yang bisa saja tak terkendali. Politik sangat ditentukan oleh persepsi publik, sehingga kasus seperti yg menimpa MS jika berkembang tak terkendali, akan sangat merugikan Gerindra dan juga PS sebagai Ketumnya serta agenda politik 2019.
Simak tautan ini:
http://www.rmol.co/read/2016/04/02/241725/Prabowo-Kejam-Apa-Cari-Aman-
0 comments:
Post a Comment