Saya termasuk orang yg skeptis thd hasil Maktamar Islah (MI) yg digelar oleh PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jaktim, pada 8-11 April 2016. Memang faktanya MI didukung Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) dan telah menghasilkan Pengurus DPP PPP dibawah Ketum Romahurmuzy, atau yg akrab dipanggil Romi, setelah terpilih secara aklamasi dlm hajatan nasional tsb. Fakta lainnya, bahwa tokoh-2 dari kelompok Muktamar Jakarta, yang berseberangan dg Romi, juga sudah banyak bergabung dg kubu MI tsb. Dan ada fakta penting pula bahwa acara MI tsb dihadiri oleh sesepuh PPP, yaitu KH. Maimoen Zubair (mBah Moen), Ulama kharismatik partai berlambang Kabah yg paling dihormati dan memiliki ketokohan yg luar biasa.
Namun justru karena fakta-fakta di ataslah yg membuat saya jadi skeptis bahwa keutuhan dan soliditas PPP pasca-MI akan bisa dijaga. Boro-boro PPP akan mampu meraih posisi 3 besar parpol dlm Pemilu 2019 yad, sebagaimana dijanjikan oleh Romi. Bahkan utk melakukan konsolidasi internal saja dalam kurun waktu 2 tahun ke depan pun, saya kira, masih sangat susah buat PPP. Yang lebih mengenaskan lagi, PPP pasca-MI ini malah bermetamorfosa: dari partai yg mandiri menjadi partai yg "dikontrol" Pemerintah. Simak ucapan Arsul Sani (AS), politisi PPP di Senayan, ttg penyelenggaraan MI dan hasilnya. Ia membantah kritik yg menyebut MI itu kegiatan abal-abal, karena menurutnya: "...yang menyelenggarakan Muktamar itu adalah DPP PPP hasil Muktamar Bandung yang memiliki legalitas surat keputusan Menkuham. Muktamar itu atas permintaan pemerintah juga, itu tertulis dalam SK Menkumham, agar Muktamar rekonsiliatif, partisipatif dan keadilan." Statemen ini sangat kental dg nuansa ketergantungan kpd Pemerintah sehingga terkesan bahwa DPP PPP hasil MI adalah "buatan" Pemerintah!
Sementara itu, kendati kubu Muktamar Jakarta (MJ) dibawah Djan Farid (DF) utk sementara ini masih di bawah angin (secara politik), tetapi posisi legal formalnya jelas tidak dapat disepelekan begitu saja. Setidaknya, dengan mengantongi keputusan kasasi MA mengenai keabsahan Muktamar Jakarta dan kepemimpinannya, DF masih akan punya kartu utk terus bermanuver memerjuangkan legalitas formal tsb. DF bisa saja akan melakukan berbagai manuver legal formal lain seperti menuntut pembatalan hasil MI karena tidak sesuai dg putusan kasasi MA itu.
Walhasil, potensi terjadinya konflik berlarut masih cukup besar pasca pagelaran MI tsb. Dan PPP kubu Romi tak bisa selamanya bergantung pada Pemerintah, yang juga masih disibukkan dengan berbagai persoalan, khususnya masalah ekonomi. Belum lagi urusan Munas Golkar yg sebentar lagi juga perlu perhatian khusus dari Pemerintah. Intervensi Pemerintah tak akan bisa terus menerus dilakukan thd internal PPP dan ini berarti proses konsolidasi partai tsb belum tentu akan mulus.
Soalnya mungkin agak lain jika DPP PPP yg baru itu mampu segera merangkul DF agar masuk kedalamnya. Tapi kayaknya, respon dari mantan Menpera tsb masih sangat 'getas'. Ketika menjawab pertanyaan media mengenai kemungkinan bergabung dg Romi, ia bilang: "(S)uatu kesalahan yang luar biasa besarnya kalau saya bergabung bersama mereka untuk melawan keputusan MA 601." Tentu saja, sebagaimana layaknya berbagai statemen politik lainnya, ucapan DF ini pun sifatnya "sementara", namun setidaknya ia bisa dijadikan sebagai indikator bahwa potensi konflik dlm partai Islam itu masih jauh dari usai.(http://politik.rmol.co/read/2016/04/11/242776/Djan-Faridz:-Kesalahan-Luar-Biasa-Kalau-Saya-Bergabung-Dengan-Kubu-Romy-)
PPP hari-hari ini dan di masa depan sedang menghadapi ancaman berupa proses degradasi; bukan saja dlm dimensi keberlangsungan dalam kancah politik elektoral, tetapi juga dari segi kemandiriannya sebagai sebuah parpol. Sangatlah ironis ketika era reformasi bergulir dan terbuka bagi parpol utk semakin mandiri dan berdaya, justru elite PPP malah mengambil langkah mundur: menggantungkan keberadaan dirinya kepada Pemerintah. Bukankah ketergantungan thd Pemerintah itu setali tiga uang dg parpol masa Orba?. Wallahua'lam.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment