Menko Kemaritiman dan Sumberdaya, Rizal Ramli (RR), memberi pertanda bahwa kocok ulang (reshuffle) Kabinet Kerja (KK) akan dilakukan Presiden Jokowi (PJ) sebelum tahun 2015 berakhir. Kasak-kusuk tentang akan adanya reshuffle sudah berkembang di ruang publik sejak lama, bahkan sejak kocok ulang pertama dilakukan oleh PJ. Sebabnya tak lain adalah fakta bahwa beberapa menteri KK dianggap masih belum mampu mengerek kinerja Pemerintah dan/ atau mampu menciptakan sinergi yang baik dengan sang Presiden.
Soal perubahan kabinet, secara aturan politik dan hukum, adalah prerogatif Presiden. Tetapi tak bisa dielakkan juga bahwa dalam proses menentukan siapa yang akan dapat apa, pertimbangan dan tawar-menawar politik menjadi sangat penting dalam pemerintahan saat ini. Salah satu sebabnya adalah posisi oligarki yg terdiri atas parpol dan para pemilik modal besar sangat kuat dalam konstelasi elit saat ini. Lebih dari masa sebelumnya, PJ adalah Presiden pertama di Republik ini yang nyaris tidak memiliki leverage politik riil karena; 1) beliau bukan Ketua Umum sebuah parpol; 2) beliau juga bukan pimpinan ormas dg basis massa yg luas dan kuat; dan 3) posisi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri (MS) dan Ketua parpol pendukung sangat besar dalam menentukan kebijakan politik yang sangat strategis dlm Pemerintahan, seperti komposisi anggota Kabinet ini. Belum lagi fakta bahwa para sponsor PJ pada saat pencapresan juga berasal dari pemilik modal yg menjadi bagian utama kelas oligarki para penguasa dan pengusaha, yang dalam sitilah RR disebut para 'peng-peng' itu.
PJ bukannya tak berusaha utk menghindari tekanan para 'peng-peng' tsb. Salah satunya adalah dengan semakin memperluas ruang manuver yang dimilikinya melawan para oligarki, dan kemudian menunjuk para Menteri baru yang lebih membuat PJ bisa bekerjasama serta memberi tugas-tugas yang strategis. Mereka ini dianggap bukan saja benar-benar kapabel dan profesional, tetapi juga memiliki loyalitasnya tinggi terhadap beliau, bukan terhadap parpol. Inilah yang saya sebut dengan para pejabat atau Menteri yang handal dan hebat, atau yang dlm istilah orang Jawa disebut "peng-pengan." Dengan lain perkataan, PJ melakukan proses perubahan dalam squad KK dengan menambah jumlah personel yang "peng-pengan" dan mengurangi yang "peng-peng" doang.
Untuk sementara manuver PJ cukup berhasil memberikan kepuasan pada publik, kendati belum sepenuhnya. Itulah sebabnya isu reshuffle kedua ini juga ditunggu-tunggu, bukan saja oleh parpol-2 yang ingin memanfaatkan kesempatan tsb utk menambah orangnya, tetapi juga oleh semua pihak yang ingin melihat PJ berhasil membentuk KK yang benar-benar peng-pengan! Urgensi bagi PJ utk memiliki squad KK yang peng-pengan memang tak dapat dipungkiri. Berbagai rencana strategis dalam bidang-2 yang menjadi fokus platform politik PJ tak mungkin diwujudkan jika KK masih seperti sekarang: squad yg chemistry dan sinerginya lemah. Tantangan-tantangan di bidang-2 ekonomi, energi, pangan, sistem transportasi, dan sumber daya alam masih sangat besar. Belum lagi dengan permasalahan penanggulangan korupsi dan keamanan serta ketertiban umum. Sedangkan masa efektif pemerintahan PJ yang pertama paling-2 hanya sampai 2017 karena setelah itu semua akan mulai bersiap utk Pileg dan Pipres pada 2019.
PJ hanya punya satu pilihan: menambah menteri-2 KK yang benar-2 'peng-pengan', dan menghapus atau mengurangi mereka yang 'peng-peng' doang.
Simak tautan ini:
Soal perubahan kabinet, secara aturan politik dan hukum, adalah prerogatif Presiden. Tetapi tak bisa dielakkan juga bahwa dalam proses menentukan siapa yang akan dapat apa, pertimbangan dan tawar-menawar politik menjadi sangat penting dalam pemerintahan saat ini. Salah satu sebabnya adalah posisi oligarki yg terdiri atas parpol dan para pemilik modal besar sangat kuat dalam konstelasi elit saat ini. Lebih dari masa sebelumnya, PJ adalah Presiden pertama di Republik ini yang nyaris tidak memiliki leverage politik riil karena; 1) beliau bukan Ketua Umum sebuah parpol; 2) beliau juga bukan pimpinan ormas dg basis massa yg luas dan kuat; dan 3) posisi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri (MS) dan Ketua parpol pendukung sangat besar dalam menentukan kebijakan politik yang sangat strategis dlm Pemerintahan, seperti komposisi anggota Kabinet ini. Belum lagi fakta bahwa para sponsor PJ pada saat pencapresan juga berasal dari pemilik modal yg menjadi bagian utama kelas oligarki para penguasa dan pengusaha, yang dalam sitilah RR disebut para 'peng-peng' itu.
PJ bukannya tak berusaha utk menghindari tekanan para 'peng-peng' tsb. Salah satunya adalah dengan semakin memperluas ruang manuver yang dimilikinya melawan para oligarki, dan kemudian menunjuk para Menteri baru yang lebih membuat PJ bisa bekerjasama serta memberi tugas-tugas yang strategis. Mereka ini dianggap bukan saja benar-benar kapabel dan profesional, tetapi juga memiliki loyalitasnya tinggi terhadap beliau, bukan terhadap parpol. Inilah yang saya sebut dengan para pejabat atau Menteri yang handal dan hebat, atau yang dlm istilah orang Jawa disebut "peng-pengan." Dengan lain perkataan, PJ melakukan proses perubahan dalam squad KK dengan menambah jumlah personel yang "peng-pengan" dan mengurangi yang "peng-peng" doang.
Untuk sementara manuver PJ cukup berhasil memberikan kepuasan pada publik, kendati belum sepenuhnya. Itulah sebabnya isu reshuffle kedua ini juga ditunggu-tunggu, bukan saja oleh parpol-2 yang ingin memanfaatkan kesempatan tsb utk menambah orangnya, tetapi juga oleh semua pihak yang ingin melihat PJ berhasil membentuk KK yang benar-benar peng-pengan! Urgensi bagi PJ utk memiliki squad KK yang peng-pengan memang tak dapat dipungkiri. Berbagai rencana strategis dalam bidang-2 yang menjadi fokus platform politik PJ tak mungkin diwujudkan jika KK masih seperti sekarang: squad yg chemistry dan sinerginya lemah. Tantangan-tantangan di bidang-2 ekonomi, energi, pangan, sistem transportasi, dan sumber daya alam masih sangat besar. Belum lagi dengan permasalahan penanggulangan korupsi dan keamanan serta ketertiban umum. Sedangkan masa efektif pemerintahan PJ yang pertama paling-2 hanya sampai 2017 karena setelah itu semua akan mulai bersiap utk Pileg dan Pipres pada 2019.
PJ hanya punya satu pilihan: menambah menteri-2 KK yang benar-2 'peng-pengan', dan menghapus atau mengurangi mereka yang 'peng-peng' doang.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment