MKD DAN KRISIS KEPEMIMPINAN DPR

Jika membaca laporan media hari ini, pasca sidang MKD yg ke 4 kemarin (15/12/15), saya masih tetap pesimis bhw Ketua DPR, Setya Novanto (SN), akan terdepak dari jabatannya gara-2 "Freeport-gate". Tanpa mengurangi rasa hormat dan dukungan saya thd kelompok anggota DPR lintas-partai yg menuntut SN mundur, dan kpd bbrp anggota MKD yg juga bersikap sama, saya belum melihat bhw tekanan kpd SN cukup efektif utk memaksanya mundur.

 Saya sepakat dg Faizal Akbar (FA), anggota MKD dari Partai Nasdem, bhw jumlah anggota yg setuju dg sanksi berat utk SN hanya tujuh dibanding yg menolak sebanyak 10 orang. Dan saya cenderung melihat bhw keputusan MKD pd akhirnya akan melalui voting. Jika dmk, saya malah melihat kemungkinan makin berkurangnya jumlah anggota yg meminta sanksi serius thd SN.

Tekanan publik dari masyarakat sipil thd Istana dan Senayan juga bwlum tampak efektif utk menggolkan sanksi serius di DPR. Jika kesaksian Menkopolhukam kemarin bisa menjadi petunjuk, justru ada kemungkinan Istana sendiri lebih mendukung sanksi ringan thd pentolan Golkar itu. Istana mungkin akan memakai alasan "menghindari kegaduhan politik" sehingga SN tak perlu sampai dikenai pencopotan jabatan Ketua DPR, apalagi pemecatan sbg anggota Parlemen!

Memang Presidan Jokowi (PJ) menyatakan kemarahan thd "Freeport-gate" ini dan mengingatkan agar suara masyarakat "didengarkan" oleh MKD DPR. Tetapi PJ bukanlah pihak yg langsung terkait dg masalah ini sehingga seandainya DPR membuat keputusan ringan, tidak ada implikasi langsung thd Istana dan PJ. Ini beda jika kasus ini masuk ke ranah hukum karena baik Kejagung maupun Polri adlh di bawah lembaga eksekutif. (http://www.rmol.co/read/2015/12/15/228243/Ini-Kata-Jokowi-Jelang-Putusan-Novanto-)

MKD DPR bisa jadi akan mengulangi kasus "Trump-gate" sg menjatuhkan sanksi ringan kpd SN. Namun hal itu hanya akan memperkuat bujti bhw kepemimpinan DPR telah mengalami krisis legitimasi khususnya legitimasi moral. Secara politik dan legal DPR masih legitim karena memang ia berhak membuat keputusan yg dianggap sudah tepat. Namun rakyat akan semakin menilai lembaga tsb menjauhi aspirasi dan harapan mereka.

Simak tautan ini:

(http://nasional.kompas.com/read/2015/12/15/11294871/30.Anggota.Lintas.Fraksi.Minta.Novanto.Mundur.sebagai.Ketua.DPR.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd#)