Informasi mengenai adanya politisi minta saham Freeport, sebagaimana dilontarkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said (SS), secara substantif sejatinya bukan hal yang mengherankan atau mengejutkan. Itulah praktik dimana-mana, dan pastinya juga terjadi di Indonesia semenjak Freeport ada di Papua. Yang membedakan adalah kontkes di mana informasi dikemukakan sehingga implikasinya pun bisa berbeda. Dalam konteks negara demokrasi yang mengutamaklan keterbukaan dan akuntabilitas publik, maka informasi seperti itu menjadi bukti bahwa permainan transaksional antara politisi dengan Pemerintah dan pengusaha besar bisa diketahui publik. Hal ini tentu mustahil dilakukan pada masa Orba, kendatipun hl itu misalnya telah menjadi "rahasia umum."
Namun demikian, informasi dari SS itu bisa menjadi persoalan politik yang akibatnya bisa jadi "bola panas". Setelah SS berbicara di Parlemen, tentu akan banyak pihak yg meminta beliau tunjuk nama, dan ini tentu dilematis. Jika dibuka, pihak yang merasa dirugikan tentu akan mengajukan tuntutan, etapi jika tidak SS juga bisa balik dituding menciptakan kegaduhan dan malah bisa merugikan Presiden Jokowi (PJ). Jika SS memiliki rekaman atau bukti-2 lain yang kuat, tentu akan sangat baik jika beliau berterus terang dan transparan sehingga publik akan tahu dan akuntabilitas beliau juga akan dihargai.
Pihak Istana tentu punya pekerjaan rumah agar apa yang dikemukakan oleh SS di Parlemen tidak menjadi sumber kegaduhan baru. Apalagi kini sedang ramai berkembang wacana reshuffle kabinet yang kedua. Pernyataan SS pasti akan digoreng utk menambah keramaian tsb, dan ini berarti juga tambah satu lagi kepusingan PJ.
Kemampuan komunikasi publik, termasuk di DPR, bukanlah suatu hal yang sepele karena implikasi politiknya bisa saja berada di luar kontrol interlokutornya. Dan manajemen komunikasi publik ini yang saya kira sangat lemah dlm Pemerintahan sampai setahun ini. Jika PJ dan JK hanya menunjukkan sikap marah saja, tentu tidak cukup utk meredam peluberan informasi dan kegaduhan yg ditimbulkan. Bahkan bisa jadi malah dipakai oleh lawan-lawan PJ utk menunjukkan kelemahan manajemen beliau.
Simak tautan ini:
http://politik.rmol.co/read/2015/11/10/224056/Jokowi-dan-JK-Marah-Besar-Ada-Politisi-Minta-Saham-Ke-Freeport-
0 comments:
Post a Comment