Pemimpin dan penguasa adalah kategori yang mirip tetapi secara substantif tidak sama. Mirip, karena keduanya mungkin berada pada posisi yang sama, yaitu pihak yang memiliki pengaruh terhadap pihak lain. Tidak sama karena menjadi pemimpin memerlukan bukan saja legitimasi legal dan politik, tetapi juga moral dan etik. Penguasa, umumnya sudah cukup dengan legalitas dan pengaruh politik. Itulah sebabnya, mengapa kendati seseorang berada dalam posisi elit dan berpengaruh serta perintahnya diikuti, tetapi ia tidak memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin. Apalagi pemimpin negarawan. Dalam kategori yg disebut terakhir ini, diperlukan kualiats tambahan, yakni kemampuannya utk mendahulukan kepentingan negara ketimbang partai, kelompok, keluarga, dan pribadi,
Pandangan Menko Polhukam, Luhut Panjaitan (LP), bahwa pemilik rekening gendut tidak perlu dihukum tetapi cukup diminta membayar pajak saja sebagai penyelesaian terhadap pelanggaran hukum yang mereka lakukan, dapat dicermati dari perspektif di atas. LP menampilkan dirinya lebih sebagai seorang penguasa ketimbang sebagai pemimpin, apalagi pemimpin negarawan. Solusi LP adalah solusi pragmatis, jangka pendek, dan cenderung berorientasi kepada kepentingan kelompok, bukan kepentingan bangsa dan negara yang sedang melakukan upaya pemberantasa korupsi dan penegakan hukum. Jika dilihat hanya dari sisi legalitas dan politis, maka pandangan LP punya nalar dan argumentasi serta hasil yang efektif. Bahkan, bukan tidak mungkin para pemilik rekening gendut akan berbondong-bondong mendaftar utk membayar pajak asalkan mereka tidak kena hukuman. Dan solusi itu sangat cepat jika "harga" yang ditawarkan disepakati.
Namun jika pandangan LP dikaji dari perspektif kepentingan negara dlm jangka panjang dan pembangunan karakter serta bangsa, plus tilikan dari sisi etik, maka akan sangat berbeda. Cara seperti ini bisa mendorong pada permissivisme dan tidak bahkan pelecehan terhadap penegakan hukum, serta mendidik warganegara utk tidak memikirkan masa depan bangsa dan negaranya. Demikian pula, pendekatan semacam itu akan berdampak buruk kepada upaya membangun rule of law yang berperi keadilan. Sebab kebijakan yang mengistimewakan para pemilik rekening gendut tsb jelas tidak akan berlaku bagi para penjahat yang biasa. Rasa keadilan kemudian bisa dikonversi dengan uang, dan ini akan menciptakan sinisme di kalangan warganegara yang tidak memiliki kemampuan seperti pemilik rekening gendut.
Kebijakan seperti yang diusulkan LP juga akan sangat berbahaya bagi NKRI, karena negeri ini kemudian tidak lagi berpijak pada landasan etika Pancasila, setidaknya landasan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dalam sila ke 2. Pragmatisme yang mungkin efektif pada tataran instrumental dan jangka pendek, pada akhirnya akan menghancurkan fondasi etik di atas mana kehidupan bernegara kita didirikan, ditegakkan, dan dipertahankan. Dengan kata lain, jika pendekatan LP ini diadopsi oleh para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, maka hemat saya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia akan terjerumus dalam sebuah jurang kehancuran.
Bangsa dan Negara ini bukan cuma memerlukan para penguasa, tetapi juga para pemimpin dan negarawan.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment