Sejatinya, soal ganti mengganti personel dalam alat kelengkapan DPR RI itu hal yang lumrah dan tidak melanggar aturan. Sebab Fraksi-fraksi di DPR punya hak penuh utk kapan saja melakukan rotasi, pergantian, dsb terhadap anggotanya di Parlemen. Itu sebabnya, personel di MKD DPR saat ini, secara aturan main, bukan hal yang luar biasa.
Namun yang membuat rotasi dan penggantian anggota MKD menjadi pembicaraan orang adalah bukan karena urusan melanggar aturan. Pergantian beberapa anggota MKD dari parpol-parpol PAN, Nasdem, PDIP, dan Demokrat menjadi bahan gunjingan publik karena waktu yg tak tepat dan dugaan bahwa hal itu adalah bagian dari tawar menawar politik antar-parpol. Kendati parpol-parpol yang melakukan pergantian itu semua bilang alasannya adalah agar MKD berkualitas, dan karena ingin mengawal sidang MKD, dsb., tetapi publik cenderung tidak percaya. Apalagi sudah muncul selentingan yang tidak enak didengar, bahwa ada tawaran uang pelicin utk mengamankan Setya Novanto (SN) (http://politik.rmol.co/read/2015/11/25/225843/Ketua-MKD-Bantah-Ada-Tawaran-Duit-Rp-20-Miliar-Amankan-Kasus-Setnov-). Publik, yang kepercayaannya thd DPR sudah lama terjun bebas itu, tentu kian ragu dengan alasan-alasan muluk-muluk itu.
Saya sendiri punya pandangan bahwa pergantian itu menjadi indikator betapa strategisnya kasus laporan Menteri ESDM, Sudirman Said (SS), ke MKD itu dalam percaturan politik elit di Parlemen dan juga di Istana. Parpol-parpol yang biasanya memandang MKD tidak terlalu penting-2 amat, kini mesti mengkapitalisasi kasus ini demi tawar-menawar politik partainya, baik dengan pimpinan DPR maupun Istana. Oleh karena itu MKD lantas berubah menjadi ajang tawar menawar penting yang harus dikawal dengan menghadirkan politisi-politis yang punya nama dan/ atau pengalaman dalam manuver politik, khususnya menghandel komunikasi publik. Apakah soal SN akan diperiksa secara serius atau tidak, itu nomor kesekian, yang penting adalah bagaimana kasus ini bisa menjadi 'kartu penawaran' (bargaining chip) yg menguntungkan partai mereka.
Laporan SS ini mirip ibarat 'pucuk dicinta ulam tiba' oleh parpol-2 dalam situasi politik yang tidak menentu: urusan konflik elite Partai Golkar dan PPP; urusan reshuffle Kabinet; dan belum stabilnya perimbangan kekuatan di Istana (yg menurut Menko Rizal Ramli ada dua kubu hitam dan putih di sana). Dengan adanya Freeport-gate ini, medan tawar menawar politik pun bisa diperluas. Proses persidangan di MKD akan menjadi ajang penampilan para politisi Senayan utk saling melakukan tawar menawar. Apakah putrusan sidang MKD ttg SN akan membuat rakyat puas atau kecewa, itu bukan urusan mereka. Toh nanti akan mudah memberi alasan kepada publik, dan publik pun (seandainya tidak puas) juga tak akan bisa berbuat banyak thd MKD dan DPR...
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment