Statemen Menkopolhukam, Luhut Panjaitan (LP) bahwa laporan yang dibuat oleh Menteri ESDM, Sudirman Said (SS), kepada MKD-DPR yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto (SN) bukan instruksi Presiden Jokowi (PJ), saya kira menarik utk dicermati. Ada beberapa implikasi dari pernyataan LP ini: 1) SS terkesan melakukan pelaporan tersebut atas inisiatif sendiri dan tidak melakukan konsultasi (apalagi persetujuan) PJ; 2) Istana mengirim pesan kepada publik bahwa Pemerintah tidak ikut bertanggungjawab terhadap langkah-2 SS; dan 3) Jika dalam proses di Parlemen nanti terjadi perkembangan yang diluar kendali SS, maka Pemerintah tidak akan ikut campur.
Dari ketiga implikasi tersebut maka dapat kita simpulkan sementara bahwa posisi SS sangat rentan (fragile) ketika beliau berhadapan dengan Parlemen, parpol-2, dan manuver-manuver politik di Senayan. SS hanya berpegang pada satu alat bukti, yaitu rekaman pembicaraan antara SN dan pihak Freeport. Untuk sementara, SS memang masih mendapat banyak dukungan dari publik yang memang tidak memiliki trust kepada pimpinan DPR. SS juga masih menjadi media darling karena pemberitaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang di kalangan elit politik sangat menarik. Namun SS harus menghadapi sebuah realitas yang keras dalam permainan politik, bahwa dukungan publik selalu bersifat sementara. Dukungan yang riil dan mempunyai dampakyang signifikan harus diperoleh beliau dari Pemerintah, parpol pendukung, dan tentu saja lembaga yang melaksanakan proses hukum di Parlemen.
SN, di lain pihak, untuk sementara masih menjadi sasaran kekecewaan publik namun bukan tidak mungkin ia akan cepat bangkit melalui manuver balik dan dukungan-dukungan dari parpol, politisi, dan jejaring sumberdaya politik lain. Dengan sikap Istana yang terkesan "lepas tangan" teradap SS, manuver SN pun akan lebih leluasa utk membendung upaya lawan. Bisa saja terjadi bahwa SS juga akan mengalami kemunduran manakala beliau menjadi salah satu Menteri yang diganti dalam paket reshuffle jilid ke 2 nanti. Walhasil, ruang untuk manuver SN makin besar manakala proses pemeriksaan MKD berkembang lama.
SS juga tidak akan bisa menggunakan pengaruh Freeport utk membantunya dalam pertikaian melawan SN ini, karena tidak akan menguntungkan posisi kepentngannya dalam negosiasi dengan Pemerintah maupun Parlemen. Satu-satunya yang mungkin masih cukup antusias mendukung proses pembongkaran kasus ini di Parlemen adalah opini publik. Dan seperti saya kemukakan di depan, sifat kesementaraan opini publik tidak akan membantu banyak bagi SS. Skenario gelap semakin membayang di depan SS dengan statemen Menkopolhukam itu.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment