RIZAL RAMLI VS FREEPORT DAN PERSOALAN KEDAULATAN INDONESIA

Menko Kemaritiman & Sumberdaya (Mardaya), Rizal Ramli (RR), tampaknya harus benar2 siap siaga baik mental maupun politik dengan sikapnya yg konsisten kritis menghadapi kekuatan korporasi multinasional yg juga dibackup oleh negara adikuasa seperti AS. Ini terkait dg perusahaan tambang Freeport di Papua yg menurut Menko Mardaya tsb bertanggungjawab dlm pemiskinan rakyat di wilayah paling Timur Indonesia tsb. Selain itu RR juga menuding Freeport telah menggunakan bahan kimia yg sangat berbahaya bg kesehatan manusia, mercury, dlm proses pengolahan konsentrat tembaga.

Semua orang Indonesia tahu belaka bgmn keberadaan Freepot sejak masa Orba sampai saat ini sarat dg kontroversi yg bukan saja berimplikasi pada bidang pertambangan dan lingkungan tetapi juga bidang strategis lain spt politik, ekonomi, dan keamanan nasional. RI selalu berada pada posisi tawar yg lemah ketika berhadapan dg raksasa tambang ini karena ia bukan sekedar korporasi besar dan multinasional, tetapi juga merupakan slh satu pembayar pajak terbesar di AS. Bukan hanya itu, Freeport juga memiliki pengaruh politik yg tak kalah besarnya dg perusahaan minyak atau perbankan di AS sehingga kekuatannya nyaris identik dg kepentingan elit politik di negeri Paman Sam itu.
Itu sebabnya, berurusan dg Freeport bukanlah seperti berurusan dg korporasi besar lain baik nasional maupun internasional. Terlepas dg berbagai retorika politik yg sering kita dengar dr.para politisi, aktivis, dan pejabat sipil dan militer ketika mereka bicara soal Freeport, fakta di lapangan tetap belum berubah yaitu posisi tawar negara RI lemah. Bukan suatu yg berlebihan jika ketidak seimbangan tsb setali tiga uang dg posisi RI vs AS dlm kekuatan politik dan militer internasional.

Tanpa mengurangi rasa hormat dan salut saya thd RR, isu Freeport ini bisa membuat dirinya berhadapan dg kekuatan gabungan korporasi dan negara. Satang sekali jika peran RR yg sangat dibutuhkan negeri dan bangsa ini nanti akan muspro gara2 pertikaian yg tak seimbang tsb. Tentu ada pihak2 yg mencoba mengompori RR utk menggunakan pendekatan kekuatan dlm menghadapi Freeport, dg retorika nasionalistik atau populistik. Tetapi tanpa dibarengi dg sebuah mobilisasi dukungan riil dr rakyat dan Penerintah mk RR akan mengulangi apa yg terjadi sebelumnya dlm urusan Freeport vs RI itu.

Gejala itu terlihat jelas dlm persilangan pendpt antara RR dg Menteri ESDM, Sudirman Said (SS) ttg Freeport. Ini merupakan salah satu perunjuk bhw lobbi politik tingkat tinggi telah memainkan peran sehingga Menteri teknis dan Menkonya tabrakan dlm kebijakan. Jika pertikaian ini digoreng oleh media dan pemilik kepentingan politik dan ekonomi, saya khawatir RR akan dipaksa utk menghadapi soal ini dan membuang2 waktu yg berharga.
Rakyat dan bangsa Indonesia harus mengambil pelajaran yg sangat penting dr kasus Freeport ini. Salah satunya adlh fakta bhw sebuah Negara yg berdaulat tidak otomatis berdaya berhadapan dg korporasi internasional yg memiliki kekuatan politik riil dan dotopang oleh negara adidaya. Nasionalisme tidak hanya berhenti pd retorika politik tetapi hrs dibuktikan dlm relasi antar negara.

Simak tautan ini:

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/11/090708397/dikepret-rizal-ramli-freeport-tetap-dibela-sudirman-said