Belum reda pertengkaran antara Wapres JK dengan Menko Kemaritiman dan Sumberdaya (Mardaya), Rizal Ramli (RR), tentang pembangkit tenaga listrik 35000 MW, kini sudah muncul pula Sofyan Wanandi (SW), salah seorang anggota Wantimpres, yang Ikut menyerang sang Menko. SW, yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha besar nasional dan mantan Ketua APPINDO itu, tampaknya berang dengan RR karena usulnya: menurunkan target rencana pembangunan pembangkit 35MW menjadi hanya 16 MW. Bagi SW, maka pernyataan RR membingungkan para investor. Sebab menjadi tidak jelas, yang benar Menterinya atau Presidennya? Sama seperti JK, bagi SW target pembangkit 35 MW sudah menjadi keputusan boss besar alias Presiden Jokowi (PJ), jadi tidak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Termasuk Menko Mardaya yang baru itu.
Saya tidak bermaksud menyoroti masalah ini dari sisi kebijakan kelistrikan dan/ atau persoalan teknis-2 yg terkait di dalamnya. Bagi saya pertengkaran itu merupakan indikasi bahwa penataan manajemen Pemerintahan PJ pasca-reshuffle masih terus berlangsung. Perselisihan pendapat JK vs RR, yg kemudian melibatkan Menteri BUMN, Rini Soemarno (RS) dan kini SW, adalah refleksi masih belum rampungnya tarik-menarik dan perebutan pengaruh antara dua kekuatan di Istana: JK vs PJ. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sejak PJ dilantik sebagai Presiden RI ke 7, persaingan antara beliau dengan Wapresnya terjadi. Hal sama juga terjadi ketika Pak SBY menjadi Presiden RI ke 6 pada periode pertama (2004-2009).
Sebelum ada RR, kekuatan kubu JK yg didukung bukan saja oleh parpol tetapi juga para pemilik modal besar, bisa dikatakan berada di atas PJ. Kehadiran Luhut Panjaitan (LP) sebagai Kastafpres (KSP) pun belum mencukupi. Kini dengan hadirnya RR, PJ menjadi lebih bisa "bernafas lega." Selain LP menduduki posisi Menko Polhukam yang bisa membackup PJ dalam koordinasi antar menteri terkait politik, hukum, dan keamanan, juga ada Teten Masduki (TM) yg menjadi palang pintu terdekat sebagai KSP. Dan ditambah dg keberadaan RR sebagai Menko Mardaya, yang dikenal pemberani dan tampil 'nothing to lose', maka PJ semakin pede menghadapi JK dkk.
RR yang sudah lama gerah dengan pengaruh para pemilik modal besar yang dianggapnya sangat intervensionis dalam kebijakan strategis serta tidak terlalu peduli dengan kepentingan rakyat bawah itu, langsung menggebrak dan otomatis berhadapan langsung dg JK. Dan tentu saja pendukung JK langsung gerah karena pandangan dan sikap RR yang diametral serta frontal dg apa yg selama ini sudah dianggap sebagai kebijakan yang "given" dan sesuai dg kepentingan mereka. Perkara pembangkit listrik, pembelian pesawat, kereta api cepat, yang selama ini menjadi incaran para pemilik modal besar tiba-tiba terancam akan hilang atau minimum direvisi oleh RR.
PJ saya kira paham dengan sikap dan pandangan RR yg menolak utk berkapitulasi dengan JK dkk. Sejauh ini PJ masih bersikap 'wait and see'. PJ tahu belaka bhw respon thd gebrakan RR cenderung positif, termasuk dari PDIP dan para relawan pendukung PJ serta kalangan masyarakat sipil. Entah sampai kapan PJ akan membiarkan pertengkaran ini, tetapi hemat saya tidak boleh terlalu lama. Sebab jika tidak segera dihentikan, memang apa yg dikhawatirkan SW bisa saja terjadi: ketidak pastian tentang siapa yang sebenarnya punya kuasa (who's in charge). Dan PJ tidak boleh membiarkan muncul kesan bahwa beliau "tidak tegas" dalam mengontrol Menterinya, termasuk RR, kendati menjadi salah seorang andalan beliau utk menentralisasi kekuatan JK dkk.
Presiden AS ke 33, Harry S. Truman, dikenal dengan salah satu ungkapannya "the buck stops here". Ungkapan yg ditulis di meja kerja beliau itu bermakna bahwa tanggungjawab dalam pemerintahan pada akhirnya berada di tangan Presiden. Saya kira hal itu juga berlaku buat PJ.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment