RESHUFFLE KABINET KERJA: MENUJU KONSOLIDASI PEMERINTAHAN

Respon yang muncul pasca-reshuffle Kabinet Kerja (KK) sudah bisa diprediksi akan bervariasi dan dipengaruhi oleh ekspektasi serta kepentingan-2 yg ada. Pihak parpol-2 pendukung Presiden Jokowi yg tergabung dlm KIH tentu cenderung masih positif. PDIP yg mendapat tambahan satu kusri kementerian, yaitu Pramono Anung (PA), tentu paling sumringah, sementara Nasdem, yg kehilangan satu Menteri, Tedjo Edi Purdijanto (TEP), tidak menunjukkan reaksi negatif. Sebaliknya, pihak parpol oposisi dalam KMP, tentunya akan dingin-dingin saja sikapnya dan bahkan kalau dilihat reaksi dari partai Gerindra, menganggap tindakan PJ tidak cukup serius. Pasar umumnya masih belum bisa diyakinkan, setidaknya selama beberapa hari ini, terbukti dengan tetap naiknya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yg kini sudah menembus Rp 13.825 per $ 1.00. Reaksi publik secara keseluruhan masih wait and see, dan pro dan kontra mengenai siapa yg diganti dan tidak akan tetap berlangsung di media khususnya medsos. Informasi-2 terkait latarbelakang dan track record para Menteri baru sudah barang tentu akan makin menambah maraknya pro- kontra tersebut di hari-hari yad.

Hemat saya, tindakan mereshuffle KK merupakan salah satu upaya melakukan konsolidasi Pemerintahan yang mesti dilakukan oleh PJ agar tetap survibe dan bisa bekerja dengan lebih efektif. Pembentukan kabinet pasca-Pilpres 2014, yg ditengarai sarat dg tekanan parpol pendukung dan sponsor terbukti telah menghasilkan 'squad' yang tidak memiliki chemistry dg PJ, selain kualitas beberapa di antara mereka yg dianggap kurang mumpuni. Akibatnya, konsolidasi yang direncanakan akan terjadi dengan cepat agar segera bisa bekerja pada kenyataannya tidak terwujud. Alih-alih, KK diwarnai oleh berbagai permasalahan internal termasuk seringnya muncul miskomunikasi dan saling silang di antara para Menteri, bahkan antara PJ dengan Wapresnya sendiri. Munculnya berbagai kasus seperti pencalonan Kapolri, konflik KPK vs Polri, pertikaian internal parpol (PPP dan Golkar), dll. dikaitkan dengan kinerja Pemerintah PJ. Yang paling urgen adalah ketika negeri ini ikut terpukul perekonomiannya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan kekhawatiran akan terjadi krisis kian mengemuka, maka perombakan KK menjadi alasan utk percepatan dan penguatan konsolidasi Pemerintahan.

Namun demikian, PJ masih tetap perlu memperhatikan kekuatan parpol dan sponsor sehingga perombakan yg dilakukan pun harus gradual alias bertahap. Bagaimanapun juga secara real politics, PJ masih tetap harus memeliharai dukungan mereka untuk kepentingan menjada keseimbangan di Parlemen dan dukungan politik. Itu sebabnya, hemat saya, perombakan yg dilakukan saa ini masih bisa dikatakan terbatas dan tetap memberi perhatian pada parpol, khususnya PDIP. PJ harus 'merelakan' orang-orang yg mungkin dianggap kapabel olehnya, tetapi secara politik tidak memiliki akar. Menteri-2 seperti Andi Wijayanto (AW), Andrinof Chaniago (AC), Indroyono Soesilo (IS), dan Rachmat Gobel (RG) termasuk dlam kategori ini. PJ masih bisa mempertahankan Rini Soemarno (RS) dan Luhut Panjaitan (LP) serta menarik sosok Rizal Ramli (RR) dalam KK. Kedua orang yg disebut terakhir itu dibari kepercayaan utk mengoordinasi kementerian-2 yang strategis di bidang polhukam dan kemaritiman dan sumberdaya. Penggantian Sofyan Jalil (SJ) sebagai Menko ekonomi, hemat saya juga merupakan kompromi PJ dengan sponsor non KIH.

Hemat saya, reshuffle ini masih belum tuntas atau masih terbatas. Sebab jika dilihat dlm barisan Menteri-menteri teknis KK yg ada, mereka yang dinilai kurang berkualitas oleh publik maih banyak bercokol. Dengan demikian tahapan reshuffle berikutnya adalah bukan hil yang mustahal, namun PJ tampaknya ingin melihat respon publik, pasar, dan kekuatan-2 politik lebih dulu. Dan ini sangat tergantung pada kinerja para Menteri baru, khususnya Menko-2 yang tiga itu, apakah mereka mampu mendisiplinkan kementerian teknis di bawahnya dan memberikan kepercayaan lebih baik dari publik dan pasar serta kekuatan politik di negeri ini. Jika ini berhasil, maka ronde kedua bisa saja menyusul dan PJ akan semakin mampu menghindari tekanan parpol utk memilih para menetrinya. Sebaliknya, jika reshuffle terbatas ini tidak menunjukkan perubahan hasil, maka PJ akan menghadapi persoalan-2 yg sulit dalam Pemerintahannya. Sebab konsolidasi yang diperlukan utk mendukung kerja KK pun tak akan kunjung terwujud.

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/08453561/Di.Depan.Sidang.MPR.Presiden.Ungkap.Alasan.Reshuffle.