Sampai pada tingkat tertentu, sikap Gus Sholahuddin Wahid (SW)
belum mau menerima Ketum PBNU terpilih, KH. Said Aqil Siraj (SAS), utk
berdialog dan tabayyun mungkin bisa dimengerti, setidaknya ditinjau dari
perspektif psikologi, kalaulah bukan dari perspektif legal formal dan
politik. Maksud saya, pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, mungkin hari-2
ini masih berusaha me "lerem"kan (menenangkan, menenteramkan) hati dan
emosi para pendukung beliau sebelum dialog dilakukan. Hal ini tidak bisa
dianggap remeh, karena kalau kita telaah mereka yang berada di belakang
beliau dan mantan Ketum PBNU, KH Hasyim Muzadi (HM), ternyata juga
bukan sembarangan. Mereka antara lain adalah para pimpinan Syuriah
Pengurus Wilayah (PWNU) yang jumlahnya cukup signifikan. Menurut Dr. KH
Abdullah Syamsul Arifin, yg akrab dipanggil Gus Aab (GA) itu, jumlah
mereka tak kurang dari 24 PWNU. (http://detiksumsel.com/24-pwnu-akan-gugat-hasil-muktamar-ke-pengadilan/).
Tentu saja keterangan GA ini masih perlu verifikasi dan penelisikan yg
teliti, sebab jika benar, jumlah ini lebih dari separo PWNU se
Indonesia.
SW dan HM tentu perlu mendengar sikap para pendukungnya, kendati saya masih tetap beranggapan bahwa kedua tokoh senior NU itu mesti segera melakukan dialog dan tabayyun dg SAS dan para Ulama sepuh khususnya 9 anggota Ahwa, plus Gus Mustofa Bisri (MB) sendiri yg sejatinya telah dipilih secara resmi sebagai Rais Am, kendati kemudian tak bersedia. Jadi kalaupun SW dan HM menenangkan para pendukungnya, susbtansinya adalah upaya meredakan ketegangan agar tidak mengambil langkah-langkah legal formal, seperti membawa masalah ke Pengadilan, membuat Muktamar tandingan, atau menolak hasil Muktamar 33. Selebihnya, dialong adalah mengupayakan resolusi konflik dan membuat peta jalan ke depan agar Muktamar tidak terkontaminasi dg kepentingan-2 politik sehingga melanggar etika dan moralitas yang sangat dipegang oleh organisasi para Kyai itu.
Saya juga mengusulkan agar upaya dan proses penenangan hati para pendukung SW dan HM, mesti dilaksanakan secepatnya, jangan sampai masuk angin dan menjadi bahan pemberitaan yg kemudian rentan terhadap segala macam plintiran, gorengan, penjonruan, dan distorsi-distorsi lain. Jika diperlukan, baik SW dan HM, maupun SAS bisa meminta bantuan figur seperti Pak As'ad Ali (AA) yang tampaknya bisa berbicara dan diterima oleh kedua pihak. Selain beliau adalah mantan Waketum PBNU, juga faktanya di dalam Muktamar kemarin beliau mendapat dukungan cukup signifikan dari PW dan PC NU ketika pencalonan Ketum PBNU dilakukan. Pengalaman AA dalam menjembatani tokoh-tokoh sepuh saya kira tak diragukan lagi, mengingat relasi beliau dg MB, GS, HM, yg terpeligara dg baik.
Para nahdhiyyin, khususnya di lapisan akar rumput, pada umumnya tidak menghendaki terjadinya firqah-firqah atau kubu-kubuan. Namun bukan berarti mereka tidak tahu bahwa ada persoalan di PBNU dan karenanya sebenarnya permasalahan pasca-Muktamar jangan sampai menjadi duri dalam daging jam'iyyah. Dari sudut kepentingan nasional dan keamanan nasional, konflik yang terjadi di elit NU juga akan sangat merugikan, khususnya ketika bangsa ini sedang menghadapi berbagai krisis dan tantangan yg berdampak sistemik dan strategis saat ini. Rapprochement dari para tokoh NU yang berbeda pandangan mengenai hasil Muktamar adalah sebuah keniscayaan apabila mereka berfikir makro strategis, baik bagi kepentingan nahdhiyyin maupun nasional.
Simak tautan ini:
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/08/173690131/gus-solah-belum-bersedia-bertemu-said-aqil
SW dan HM tentu perlu mendengar sikap para pendukungnya, kendati saya masih tetap beranggapan bahwa kedua tokoh senior NU itu mesti segera melakukan dialog dan tabayyun dg SAS dan para Ulama sepuh khususnya 9 anggota Ahwa, plus Gus Mustofa Bisri (MB) sendiri yg sejatinya telah dipilih secara resmi sebagai Rais Am, kendati kemudian tak bersedia. Jadi kalaupun SW dan HM menenangkan para pendukungnya, susbtansinya adalah upaya meredakan ketegangan agar tidak mengambil langkah-langkah legal formal, seperti membawa masalah ke Pengadilan, membuat Muktamar tandingan, atau menolak hasil Muktamar 33. Selebihnya, dialong adalah mengupayakan resolusi konflik dan membuat peta jalan ke depan agar Muktamar tidak terkontaminasi dg kepentingan-2 politik sehingga melanggar etika dan moralitas yang sangat dipegang oleh organisasi para Kyai itu.
Saya juga mengusulkan agar upaya dan proses penenangan hati para pendukung SW dan HM, mesti dilaksanakan secepatnya, jangan sampai masuk angin dan menjadi bahan pemberitaan yg kemudian rentan terhadap segala macam plintiran, gorengan, penjonruan, dan distorsi-distorsi lain. Jika diperlukan, baik SW dan HM, maupun SAS bisa meminta bantuan figur seperti Pak As'ad Ali (AA) yang tampaknya bisa berbicara dan diterima oleh kedua pihak. Selain beliau adalah mantan Waketum PBNU, juga faktanya di dalam Muktamar kemarin beliau mendapat dukungan cukup signifikan dari PW dan PC NU ketika pencalonan Ketum PBNU dilakukan. Pengalaman AA dalam menjembatani tokoh-tokoh sepuh saya kira tak diragukan lagi, mengingat relasi beliau dg MB, GS, HM, yg terpeligara dg baik.
Para nahdhiyyin, khususnya di lapisan akar rumput, pada umumnya tidak menghendaki terjadinya firqah-firqah atau kubu-kubuan. Namun bukan berarti mereka tidak tahu bahwa ada persoalan di PBNU dan karenanya sebenarnya permasalahan pasca-Muktamar jangan sampai menjadi duri dalam daging jam'iyyah. Dari sudut kepentingan nasional dan keamanan nasional, konflik yang terjadi di elit NU juga akan sangat merugikan, khususnya ketika bangsa ini sedang menghadapi berbagai krisis dan tantangan yg berdampak sistemik dan strategis saat ini. Rapprochement dari para tokoh NU yang berbeda pandangan mengenai hasil Muktamar adalah sebuah keniscayaan apabila mereka berfikir makro strategis, baik bagi kepentingan nahdhiyyin maupun nasional.
Simak tautan ini:
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/08/173690131/gus-solah-belum-bersedia-bertemu-said-aqil
0 comments:
Post a Comment