POLITIK 'FAIT ACCOMPLI' KEPADA PRESIDEN JOKOWI

Desakan agar Presiden Jokowi (PJ) melakukan kocok ulang (reshuffle) Kabinet Kerja (KK), bukan hanya menggebu-gebu dilakukan oleh pihak-pihak parpol pendukungnya, khususnya terutama PDIP yg paling ngebet. Tetapi desakan itu juga muncul dari parpol-parpol KMP yang dikenal sebagai koalisi oposisi. Dan inilah yg aneh dan di luar kebiasaan politik yang dikenal dalam nalar politik. Umumnya, karena menganggap namanya oposisi, tentunya tidak akan cawe-cawe dalam soal siapa yang akan direshuffle, karena toh mereka bukan bagian yang akan ikut serta dalam Pemerintahan. Paling-paling, pihak oposisi mendesak ada reshuffle dengan dalih ingin melihat kinerja Pemerintah lebih baik. Soal siapa yg akan menempati posisi jelas merupakan urusan Pemerintah yg sedang berkuasa dan parpol pendukungnya.

Tetapi kalau diamati ulah parpol oposisi, seperti PAN dan Golkar (kubu Aburizal Bakrie atau ARB), naga-naganya mereka bukan cuma sekedar mendesak reshuffle saja, tetapi juga menyodor-nyodorkan diri utk ikut diajak masuk ke dalam KK oleh PJ. Bahkan, seolah-olah PJ sangat memerlukan mereka sehingga ada istilah "tak mempermasalahkan" atau "ikhlas" jika anggota KMP masuk dalam KK. Apalagi jika partai pendukung seperti PDIP juga ikut-2an mengompori agar PJ merangkul parpol dari KMP. Inilah yg saya sebut sebagai politik 'fait accompli' yang dimainkan oleh perpol-2 dalam mendesak PJ melakukan reshuffle. Namanya saja fait acoompli, maka ia sejatinya adalah tekanan kepada PJ untuk menerima apa yg mereka inginkan. Dan dibuatlah kesan kepada publik bahwa bukan parpol-2 itu yg butuh, tetapi yang butuh adalah PJ!

Kekacaubalauan perpolitikandi negeri ini akan semakin "sempurna" jika PJ mengakomodasi fait accompli ini. Bukan saja PJ akan menghadapi kesulitan baru dalam memilih parpol mana dari KMP yg akan masuk, tetapi yang lebih parah adalah bahwa PJ benar-benar akan sulit menghindarkan diri dari citra sebagai Presiden boneka dari parpol-parpol. Harapan rakyat selama ini bahwa PJ adalah pemimpin yang mampu mengambil jarak terhadap kekuasaan parpol, tentu akan sirna. Sebaliknya, PJ akan masuk dalam perangkap menjadi sandera kekuatan parpol-2 tsb yang tujuannya hanya kekuasaan semata, bukan utk melakukan perubahan-perubahan sebagaimana amanat reformasi.

Saya masih ingat benar ketika bertemu PJ sebelum beliau menjadi capres, yaitu ketika masih menjadi Gubernur DKI. Salah satu ucapan beliau yang paling saya ingat dan mengesankan adalah bahwa dirinya bukanlah orang yang tersandera oleh kekuatan politik manapun. Kata itulah yg mengesankan bahwa beliau adalah sosok yg mandiri dan tidak akan mau didikte oleh kekuatan politik manapun yang tidak sesuai dengan visi dan paradigma yg beliau miliki. Sampai saat ini, menurut hemat saya, PJ masih konsisten dengan sikap tak tersandera tsb, kendati beliau terus menerus menghadapi berbagai tekanan dari dalam dan luar. Memang kadang-2 PJ harus melakukan kompromi politik, tetapi hal tsb belum sampai mengorbankan prinsip, visi, dan paradigma yg dimilikinya.

Pertanyaannya, apakah tekanan-tekanan termasuk politik fait accompli semacam ini akan bisa beliau bendung apabila sudah sedemikian besar dan kuat seolah-olah datang dari segenap penjuru, dari dalam dan dari luar? Wallahua'lam...

Simak tautan ini:

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/05/078681191/koalisi-merah-putih-ikhlas-pan-masuk-kabinet-jokowi