PAK JOKOWI, PARA PEMBANTU BAPAK JANGAN BERBANTAH DI RUANG PUBLIK

Entah sudah berapa kali kasus statemen saling bertentangan antar-anggota Kabinet kerja (KK) terjadi ketika muncul persoalan yang berdampak strategis di negeri ini. Yang paling anyar adalah ketika insiden Tolikara terjadi dan omongan para anggota KK saling bertentangan di ruang publik. Saya sungguh khawatir, jika Presiden Jokowi (PJ) tidak bertindak cepat dan tegas dalam menghentikan 'hobby' yang buruk tersebut, maka yang dirugikan pertama kali adalah beliau sendiri sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, lalu Pemerintah sendiri, dan akhirnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kalau yang 'celometan' itu levelnya pengurus RT, mungkin dampaknya masih tidak terlalu berbahaya. Bayangkan, Wapres, Menkopolhukam, disusul Menag dan Mendagri saling bertentangan omongan di ruang publik, sementara rakyat menunggu sikap dan tindakan yang jelas, terpadu, dan kompak dari Pemerintah Pusat dan Daerah utk menyelesaikan insiden shalat Ied di Tolikara. Wapres JK mula-2 menuding speaker sebagai penyebab insiden, tetapi kemudian diluruskan sendiri setelah terjadi reaksi keras dari publik. Kata JK kemudian, di Tolikara ada aturan melarang penggunaan speaker di tempat ibadah. Menagpun angkat bicara, bahwa tidak ada aturan tentang peribadatan, yang berarti termasuk soal pelarangan speaker di masjid atau gereja. Mendagri Tjahjo Kumolo (TK), seolah tak mau kalah, ikut pula bicara bahwa rusuh di Tolikara bukan terkait isu SARA. Entah apa maksudnya kata "terkait" itu, karena yang jelas insiden tsb memang menggunakan salah satu elemen SARA sebagai wahananya. Dengan kata lain kaitan dengan isu SARA sudah pasti ada.

Lalu Menkopolhukam bilang bahwa "tidak ada surat edaran mengenai larangan ibadah Shalat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua." Statemen ini, jika tdk diklarifikasi apa maksudnya, juga nanti berpotensi serius karena peredaran copy surat edaran yg dibuat oleh oknum-2 GIDI sudah diketahui banyak orang, plus pengakuan dari pihak GIDI sendiri dan Kantor Perwakilan Kemenag di daerah tsb bahwa surat tsb ada. Sumber yang digunakan Menko Tedjo hanyalah bantahan Panitia penyelenggara Seminar dan, konon, hasil kunjungan Pangdam dan Kapolda. Tidak jelas kunjungan itu kapan dilakukan dan siapa yang mewakili Panitia Seminar itu, lalu apkh sudah benar-2 dibandingkan dengan fakta adanya copy surat edaran dan pengakuan pihak GIDI dan PGLII sendiri.

Walhasil saling bantah dan omongan-omongan yang saling bertolak belakang dari para pejabat negara di Jakarta itu mirip sebuah orkestra yang rusak. Alih-alih menghasilkan sebuah simponi yang merdu dan indah dan membuat pendengar dan pemirsa terhibur dan menikmatinya, ia malah bikin telinga bising dan menciptakan kejengkelan dan kemarahan mereka. Saya tidak tahu, apa para pejabat dlm KK ini memang tak paham bahwa rakyat menilai omongan mereka. Atau memang mereka ini tidak tahu bahwa perilaku tsb menciptakan masalah sangat serius dalam manajemen komunikasi publik antara Istana dengan rakyat Indonesia?

Rasanya kalau pejabat setingkat Wapres, Menko, dan Menteri, menurut nalar waras tentu tidak mungkin bicara tanpa memakai sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara faktual maupun aturan main. Bukankah mereka setidaknya akan merasa dipermalukan jika omongan-2 mereka, yg saling berlawanan itu, satu demi satu dibeberkan di media massa dan diperbandingkan dengan fakta yang ada. Ataukah mereka sebenarnya masih dalam mode pemerintahan rezim otoriter di mana omongan pejabat diasumsikan selalu benar dan tidak pernah salah?

PJ harus bertindak cepat mengendalikan para pembantunya agar jangan mudah bikin statemen yang kemudian membuat mereka saling berbantah di ruang publik. Nanti ujung-2nya PJ sendiri yang kemudian akan ditanya oleh publik dan diminta memberi klarifikasi padahal yang celometan bukan beliau! Dan kendati PJ nanti sudah menjelaskan pun, bukan tak mungkin pernyataan beliau akan digoreng dan diadu lagi dengan para pembantunya. Inilah yg kemudian bisa menyebabkan adanya kebalauan dalam komunikasi (communication breakdown) yg membahayakan sistem manajemen pemerintahan.

Simak tautan ini:

http://politik.rmol.co/read/2015/07/20/210573/Simpang-Siur-Pernyataan-Pemerintah-Perlambat-Penanganan-Tolikara-