MEWASPADAI POLITIK "TUMBAK CUCUKAN"

Respon Presiden Jokowi (PS) terhadap isu bhw ada Menteri yang menghina beliau, ternyata sangat elegan dan, yg lebih penting adalah, menunjukkan bahwa sekurang-2nya beliau tidak terpengaruh, kalau bukan malah sama sekali tidak percaya. Sinyalemen Mensesneg Pratikno (P) menunjukkan bahwa gosip yang beberapa hari ini marak di media dan medsos ternyata diketahui tetapi 'direken sepi' oleh Presiden. Sebaliknya PJ menganjurkan para pembantunya agar "... tetap kerja ngebut, pokoknya tetap kerja ngebut. Ini kinerja ditunggu rakyat...". Dalam etiket orang Jawa, sikap PJ itu bisa dimaknai bahwa beliau tidak menggubris gosip yang disebarkan untuk menggangu relasi antara beliau dengan para Menterinya yg kemudian akan berdampak pada suasana kerja serta kinerja mereka.

Saya kira, sebagai orang yg berlatar budaya Jawa, PJ tahu apa yang disebut dengan istilah "tumbak cucukan" (tucuk). Ini adalah istilah yg menggambarkan orang yang hobbinya mengadu domba, suka 'wadul' alias lapor dengan tujuan membicarakan kejelekan orang lain. Dalam pewayangan, sosok Sengkuni adalah 'tucuk' par excellence, yg memprovokasi pecahnya perang saudara Kurawa dan Pandhawa itu. Jika seorang pemimpin mudah terpengaruh oleh praktik-2 politik 'tucuk' maka akan membahayakan bukan saja dirinya tetapi yg lebih dahsyat lagi adalah hancurnya tatanan, sistem, atau orde yg ada. Maka, seorang pemimpin yg bijaksana harus senantiasa waspada thd fenomena politik 'tucuk' ini. Dan tentu saja harus melakukan langkah-langkah cepat dan tegas agar bahaya yang ditimbulkannya segera bisa diatasi dan diredam.

Apa yg dinyatakan oleh Mensesneg tentang respon PJ merupakan indikasi bahwa beliau tidak terpengaruh oleh gosip yg bisa menciptakan rusaknya relasi antara pemimpin dan pembantunya. Sebab PJ telah melakukan proses evaluasi thd semua Menteri dan keputusan ttg reshuffle atau tidak thd sebagian dari mereka dan kapan dilakukan, adlh sepenuhnya di tangan beliau. Itulah yg disebut sebagai hak prerogatif Presiden secara konstitusional. Merecoki Presiden dengan praktik politik 'tucuk' ini bukan saja merupakan tindakan yg nista, tetapi justru bisa berbalik kepada si pelaku!.

Yg perlu diperhatikan oleh PJ adalah bagaimana agar Kabinetnya tidak kalut dan nglokro kinerjanya karena dampak gosip tsb. Saya kira sangat sah jika PJ memanggil Menteri-2 yg bersangkutan, baik yg menyebarkan maupun yg terkena gosip atau yang potensial akan menjadi sasaran gosip seperti itu. Peringatan keras mesti diberikan kepada pihak-2 yg masih keukeuh menyebarkannya. Dan jika masih ngeyel, perlu diberi sanksi, termasuk dipecat sebagai pembantu di Kabinet. Dalam ungkapan Jawa dikatakan "ojo nganti kriwikan dadi grojogan" (jangan sampai aliran air kecil menjadi besar). Jangan sampai gosip yg mula-mula kecil lantas berkembang menjadi persoalan besar dan berpotensi memberantakkan segalanya.

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/30/10330181/Tahu.Nama.Menteri.yang.Mengecilkannya.Jokowi.Titip.Pesan.lewat.Mensesneg?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news