AKANKAH PRESIDEN JOKOWI MENGABULKAN PROYEK GENTHONG BABI DPR?.

Tinggal satu atau dua langkah lagi bagi para politisi sontoloyo (poliyo) DPR utk menggolkan nafsu keserakahan berupa proyek genthong babi (pork barrel project) yg bernama dana aspirasi (DA) DPR:  Rp 20 miliar per-anggota DPR per tahun, alias total jenderal Rp 11 triliun setahun. Dan langkah tsb, jika dilihat dari hasil Sidang Paripurna DPR hari ini (23/6/15), tampaknya akan mulus. Sebab, hanya ada tiga Fraksi yang terang-terangan menolak: PDIP, Nasdem, dan Hanura. Anggota KIH yg lain, PPP dan PKB, justru ikut menyetujui proyek genthong babi tsb, bersama-sama kubu KMP dan Partai Demokrat (yang untuk kesekian kalinya menunjukkan prilaku hipokrisinya sebagai Fraksi "penyeimbang.")

Jika prediksi itu benar, maka satu-satunya yang bisa menghalangi laju nafsu para poliyo hanyalah Pemerintah. Jika Presiden Jokowi (PJ) menganggap proyek genthong babi ini tidak masalah, tentu ia akan menyetujuinya. Dan tentu saja, parpol-2 pendukung DA akan berdalih bahwa karena Pemerintah sudah OK, maka mereka pun hanya akan mengikutinya. Tetapi jika PJ ternyata memiliki keberanian untuk menolak proyek yang berpotensi inkonstitusional dan akan dikorupsi itu, maka PJ akan menunjukkan bahwa Pemerintahnya tidak mau diajak berkompromi oleh para poliyo DPR yang berarti juga PJ mengindahkan apa yang ada dalam pikiran publik. Sebab publik sudah jelas menolak keras akal-akalan DPR utk mencari dana utk Pileg 2019 melalui proyek genthong babi tsb!.

Di pihak Pemerintah, yang posisinya menolak DA barulah Wapres JK saja, sedangkan dari para Menteri, Sekneg, maupun Sekkab masih belum jelas bagaimana arahan PJ tentang masalah ini (http://www.beritasatu.com/nasional/283359-jk-tetap-tolak-dana-aspirasi-dpr.html). Demikian pula, masih belum diketahui apakah PJ nanti akan sama posisinya dengan JK. Bahkan parpol-2 yang menolak DA seperti Nasdem, hanya bisa menghimbau agar PJ menolak usulan DPR tsb (http://www.cnnindonesia.com/politik/20150623161118-32-61885/nasdem-minta-jokowi-tolak-dana-aspirasi/).

Masalah DA ini akan menjadi test apakah PJ konsisten dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) yang dikemukakannya selama kampanye Pilpres. Jika PJ ternyata mengamini keinginan para poliyo DPR, maka saya menganggap Pemerintah ikut bertanggungjawab pula dengan kemungkinan terjadinya korupsi anggaran yang luar biasa besar di masa depan. Bukan itu saja, dengan mengabulkan usulan DA, maka PJ juga ikut ambil bagian dalam distorsi fungsi DPR dalam hal anggaran negara yang sudah jelas diamanatkan oleh konstitusi. Jika DPR ikut-2an menjadi pelaksana dan pengatur anggaran, maka berarti lembaga legislatif  tsb sudah beralih fungsi menjadi lembaga eksekutif!

Kita lihat saja bagaimana Pemerintah akan menyikapi proyek genthong babi para poliyo DPR ini. Yang pasti, rakyat Indonesia sedang menyaksikan secara transparan bahwa wakil-wakil yang mereka pilih belum lama ini ternyata tanpa malu-malu melakukan manipulasi terhadap konstitusi yg seharusnya mereka junjung tinggi.

Simak tautan ini:

http://www.beritasatu.com/nasional/285060-fraksi-pdip-nasdem-hanura-tolak-demokrat-terima.html