DPP GOLKAR KEMBAR DAN ISLAH YANG BERMASALAH.

Pasca keputusan PTUN yang memenangkan gugatan DPP Golkar versi Bali dibawah pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) terhadap SK Kemenkumham membuat kondisi elit Golkar kian limbung. Kubu DPP Golkar versi Ancol di bawah pimpinan Agung Laksono (AL), untuk sementara secara psikologis mengalam tekanan yg cukup besar, karena pihaknya sangat bergantung kepada kemenangan Kemenkumham. Kendati kemenangan kubu ARB masih belum sempurna, namun secara politik tampaknya telah memberi ruang gerak lebih besar utk melakukan manuver menekan baik Pemerintah maupun AL.

Kata islah pun lantas mewarnai wacana konflik internal elite partai penguasa Orba tsb. ARB dan AL, konon, sepakat utk menjajagi islah yg muaranya adalah bagaimana agar partainya tidak terganjal sebagai peserta Pilkada 2015. Bahkan Wapres JK, yang selama ini dikenal pro AL, juga mulai menunjukkan kegamangannya dan mendukung wacana islah. Demikian pula Menkumham Yasonna H. Laoly (YL), yg kini juga mulai ikut-2an bicara islah kendati masih akan berupaya mengajukan banding. Islah, tampaknya menjadi sebuah jimat sakti utk menyelesaikan konflik rebutan kepemimpinan Golkar. Tapi benarkah demikian?

Saya termasuk pihak yg meragukannya. PERTAMA, jika islah dilandasi dengan platform "kembali ke khittah Munas Riau 2009", maka pihak yg paling dirugikan secara politik adalah kubu AL. Kalupun dibayangkan Golkar akan bisa ikut Pilkada dan berjaya, tetapi yang akan menangguk keuntungan dukungan adala kubu ARB. Sebab para DPD-DPD akan cenderung memilih pada status quo yangsecara politis berarti dukungan kepada ARB karena dianggap berhasil menyatukan kembali kekuatan Golkar. KEDUA, kalaupun kubu AL menerima islah agar pendukungnya juga bisa ikut Pilkada, tetapi tanpa jaminan posisi Ketum, maka masa depannya dalam Munas rekonsiliasi pada 2016 akan sangat rawan (precarious). KETIGA, islah dengan landasan kembali ke khittah Munas 2009 juga akan mempengaruhi konstelasi Fraksi Golkar di Parlemen. Kekuatan politisi pendukung ARB jelas akan kian kuat dan mengontrol kebijakan partai di Senayan.

Itulah sebabnya, formula islah dg landasan kembali ke khittah Munas 2009 Pekanbaru tampaknya tidak menarik bagi kubu AL. Sementara itu waktu kian mendekati deadline pendaftaran eserta Pilkada. Demikian pula, Menkumham, terlepas himbauannya agar DPP Golkar islah, juga masih belum tegas utk tidak banding. Kendati kubu KMP sudah berulangkali mengeluarkan kecaman terhadap YL dan bahkan Presiden Jokowi (PJ), tetapi masih belum tampak hasilnya. Walhasil islah yang kini menjadi jimat dalam wacana politik Golkar masih merupakan jimat yang bermasalah.

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2015/05/23/19265071/Rencana.Islah.Golkar.Terganjal.Perebutan.Jabatan.Ketua.Umum?utm_campaign=related&utm_medium=bp&utm_source=news&