PEMERINTAHAN PJ: ANTARA ORKESTRA DAN KEBISINGAN

Barangkali hanya di Republik Indonesia saja ada fenomena seperti ini. Fraksi Partai pendukung Pemerintah di Parlemen menawarkan diri menyeponsori pengajuan Hak Angket kepada Presidennya sendiri. Kendati ide itu masih bersifat pribadi yang diusulkan oleh seorang politisi, yaitu Efendi Simbolon (ES) dari PDIP, tetapi jika dibaca dari perspektif politik bisa jadi merupakan salah satu indikator adanya proses pembusukan di dalam partai tersebut atau setidak-tidaknya Fraksi yg mewakilinya di Parlemen. Pembusukan politik itu, bisa saja bersumber dari ambisi pribadi, kelompok, atau faksi-faksi elite yang sedang berebut pengaruh dlm Pemerintahan Presiden Jokowi (PJ). Implikasinya yg paling mudah dibaca adalah pelemahan terhadap soliditas pendukunjg PJ dan bisa merembet kepada stabilitas politik dan keamanan nasional.

Intrik-2 politik yang melemahkan PJ itu kian marak seiring dengan berjalannya proses konsolidasi PJ pada tahun pertama pemerintahannya. Bukan rahasia lagi, bahwa PJ memiliki beban sangat berat ketika harus mengakomodasi kepentingan-2 para elit parpol dan sponsor2nya yg belum tentu akan sama atau konsisten dengan platform politik yang digunakan sebagai landasan kebijakan-kebijakan dan program-program nasional, termasuk ekonomi. Bisa saja Nawa Cita digembar-gemborkan sebagai platform, tetapi pada akhirnya ia mesti dijalankan oleh para pnyelenggara negara yang padu. Kalau diibaratkan Nawa Cita itu sebagai sebuah partitur, maka orkestra yang akan menampilkanya dalam pagelaran musik haruslah padu. sehebat apapun sang dirijen, jika para pemain yang dipimpinnya bermain sendiri-2 tentu hasilnya bukanlah sebuah tampilan orkestra yang indah, tetapi hanya kebisingan belaka.

Dan inilah yang sedang berkecamuk di lingkara elite Pemerintahan PJ. Kalau menggunakan nalar waras, tentunya PDIP adalah pihak yang paling berkepentingan utk mendisplin para politisinya agar tidak asal njeplak yg menciptakan kebisingan-2 yang tak perlu. Namu aneh bin ajaib, memang, jika justru dari dalam parpol ini oposisi terhadap kebijakan PJ paling lantang dieprdengarkan. Bukan saja soal BBM, tetapi juga soal Kapolri yang saat ini masih terus menggantung. Akibatnya, orkestra PJ teracam akan menjadi pagelaran kebisingan apabila para pemainnya tdk segera ditertibkan. Modal awal PJ yang berupa dukungan publik yang kuat pada akhirnya juga akan mengalami erosi.

Saya tidak tahu ada apa gerangan yang terjadi di dalam parpol berlambang banteng bermoncong putih tersebut sehingga alih-2 menjadi penguat pemerintahan PJ, malah kini bergeser menjadi oposan. Setidak-tidaknya dari yang ditampilkan oleh para politisinya seperti ES, Pramono Anung (PA), dan Hasto Kristianto (HK) ketika mereka berselisih paham dengan kebijakan-2 PJ. Apakah ini hanya sekedar "cry for help" ataukah sesuatu yang lebih serius di dalam PDIP, perlu utk disimak dan diteliti lebih mendalam. Yang pasti, apapun alasannya, dampak negatifnya bagi soliditas Pemerintahan PJ akan semakin besar. Dan bagi rakyat Indonesia, tentu hal ini bukan sesuatu yang menguntungkan dimasa mendatang..

Simak tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2015/03/30/197280/Tolak-Kenaikan-Harga,-Effendi-Simbolon-Siap-Jadi-Ketua-Tim-Angket-BBM-