PRESIDEN JOKOWI MAKIN "IN-CONTROL" MENGHADAPI KISRUH CAKAPOLRI

Langkah Presiden Jokowi (PJ) utk mengatasi kemelut pencalonan Kapolri semakin menunjukkan bahwa beliau telah mulai mampu mengontrol dinamika, setidaknya di internal Istana. Penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG), adalah langkah taktis pertama (pembuka) yang efektif untuk mendinginkan suasana panas antara pihak-2 yg pro dan kontra cakapolri. Pihak pro adalah Polri, Kompolnas, Trio KMP (Kalla, Mega, dan Paloh), PDIP serta KIH dan KMP diParlemen. Yang kontra adalah sebagian kekuatan masyarakat sipil, KPK, dan para aktivis pro demokrasi dan tokoh-tokoh cendekiawan, serta sebagian relawan dan pendukung PJ.

Langkah taktis kedua adalah membentuk tim 9 yang dimintai pandangan terhadap konflik yang muncul antara Polri dan KPK pasca penundaan pelantikan. PJ memilih hampir semua tokoh yg pro-KPK utk menjadi anggota tim tsb, sehingga beliau benar-2 dipersepsikan mau mendengar pihak-2 di luar elit. Kendati saran tim 9 tdk serta merta akan digunakan, tetapi rapor PJ sebagai pemimpin yg bukan tipe "petugas partai" pun tampak di mata publik.

Langkah taktis ketiga adalah merangkul pihak oposisi, dengan melakukan pertemuan dg boss KMP, Prabowo Subianto (PS). Pertemuan Bogor itu dapat dikapitalisasi oleh PJ sebagai sebuah kesuksesan, setidaknya membendung kemungkinan limpahan limbah hasli konflik Polri-KPK ke Parlemen yg bisa saja dimainkan oleh barisan oposisi. Jurus PJ ternyata lumayan ampuh, sehingga KMP kemudian koor bersama menyetujui PJ memilih alternatif cakapolri. Ini berkat statemen PS yg sangat gamblang, bahwa beliau mendukung PJ dalam menyelesaikan konflik antar-lembaga tsb!

Dan kini, langkah taktis ke empat adalah memilih cakapolri baru. Inilah langkah yg paling krusial bagi PJ, karena beliau tetap harus bisa meyakinkan partnernya, terutama Trio KMP dan tidak mengusik terlalu keras Polri serta tanpa menciptakan kesan pemihakan terhadap KPK serta para pendukungnya. Kendati secara formal PJ menggunakan Kompolnas, karena aturannya memang demikian, saya kira beliau tidak akan membiarkan dirinya di "fait accompli" alias diplokotho oleh lembaga ini. Pengalaman sebelumnya, menurut hemat saya, menunjukkan bahwa Kompolnas bermain politik atau setidaknya menjadi kendaraan politik Trio KMP dlm menyodorkan cakapolri. PJ tampaknya akan lebih berhati-2, dan Kompolnas pun, jika masih waras nalarnya, tentu harus alebih peka terhadap reaksi publik.

Saya masih optimis PJ akan mengajukan cakapolri baru dan tidak jadi melantik BG bg Kapolri pengganti Jend. Sutarman. Kompromi-2 tentu akan mewarnai pilihan sang calon baru nanti. Ia tentu sosok yg bisa diterima elite politik (termasuk di Parlemen), tetapi juga orang yg tidak akan besar resistensinya dari masyarakat sipil. Jika ini berhasil, PJ akan lolos dari tekanan dari kelompok-2 elit yg selama ini sangat membebaninya, tetapi juga  tidak akan membuat diriya ditinggalkan mereka. Sementara itu, dukungan rakyat dan kepercayaan publik (nasional dan internasional) pun akan tetap terjaga karena integritas dan konsistensi PJ terbukti tetap kuat dalam kegaduhan dan krisis yg sempat mengganggunya.

Simak tautan ini:


http://www.tempo.co/read/news/2015/02/01/078639040/Calon-Kapolri-Baru-Ini-Sinyal-Jokowi-ke-Kompolnas