Penolakan Komjen Budi Gunawan (BG) untuk mundur dari pencalonan sebagai Kapolri, hemat saya, justru malah kian melempangkan jalan bagi Presiden Jokowi (PJ) untuk tdk melantiknya dan untuk segera mencari pengganti cakapolri baru. Mengapa saya berpandangan demikian? Ada beberapa alasan:
1). Penolakan BG tsb, dari perspektif etik, mengesankan bhw ybs lebih mengedepankan kepentingan diri dan kelompok pendukungnya. Jika benar bhw himbauan Mensesneg agar BG mundur itu juga diketahui PJ, artinya sang Presiden secara implisit juga meminta hal sama. Selayaknya BG bisa "tanggap ing sasmita" dan "iso ngrumansani" bhw PJ sdh memutuskan utk tidak melantik dan sedang memberi jalan mundur yang elegan bgnya.
2). Argumen BG bhw ia menunggu putusan pra-peradilan, juga tdk kuat. Sebab putusan Pengadilan ttg pra-peradilan tsb, menurut para pakar hukum, tdk bisa merubah status BG sbg tersangka. Aturan mai yang selama ini diterapkan oleh KPK dalam kasus tipikor, sekali seseorang menjadi tersangka, ia akan menjadi terdakwa. KPK tidak punya wewenang mengeluarkan SP3. Dan dalam praktik selama ini tidak seorangpun tersangka yang tidak berujung masuk bui.
3). Secara politis, posisi PJ cukup kuat menghadapi dampak pembatalan pelantikan BG, sebab lampu hijau dr DPR juga diberikan jika beliau mau mencari cakapolri baru. Hanya saja, PJ harus mempertimbangkan dg hati2 dan masak-2 tentang siapa figur baru cakapolri nanti, sehingga tdk menciptakan penolakan baik dr elit politik pendukung beliau maupun dari publik.
4). Seandainya penolakan BG dituruti oleh PJ, mk hal itu malah bisa menjadi preseden buruk di dlm praktik kenegaraan; yaitu ada kemungkinan cakapolri yg menolak mematuhi Presiden, nanti bersikap mbalelo di kemudian hari atau tdk mengindahkan perintah Presiden sbg atasannya. Sulit membayangkan relasi kerja antara Kapolri dg Presiden yg seperti itu. Implikasinya kepada keamanan nasional juga sangat serius.
Berdasarkan beberapa alasan di atas, hemat saya, langkah PJ meminta dg baik2 agar BG mundur merupakan langkah elegan dan sekaligus efektif utk membatasi keruwetan serta membendung peluberan (spill over) masalah yg tak perlu. Publik di dalam negeri dan luar negeri pun justru akan makin berpihak kpd PJ dan bersimpati kepada beliau karena sudah memberikan peluang yg baik dan santun, namun tetap tegas dan firm.
Salut Pak Jokowi...
Simak tautan ini:
http://www.tempo.co/read/news/2015/02/04/078639867/Budi-Gunawan-Emoh-Mundur-Sebagai-Calon-Kapolri
1). Penolakan BG tsb, dari perspektif etik, mengesankan bhw ybs lebih mengedepankan kepentingan diri dan kelompok pendukungnya. Jika benar bhw himbauan Mensesneg agar BG mundur itu juga diketahui PJ, artinya sang Presiden secara implisit juga meminta hal sama. Selayaknya BG bisa "tanggap ing sasmita" dan "iso ngrumansani" bhw PJ sdh memutuskan utk tidak melantik dan sedang memberi jalan mundur yang elegan bgnya.
2). Argumen BG bhw ia menunggu putusan pra-peradilan, juga tdk kuat. Sebab putusan Pengadilan ttg pra-peradilan tsb, menurut para pakar hukum, tdk bisa merubah status BG sbg tersangka. Aturan mai yang selama ini diterapkan oleh KPK dalam kasus tipikor, sekali seseorang menjadi tersangka, ia akan menjadi terdakwa. KPK tidak punya wewenang mengeluarkan SP3. Dan dalam praktik selama ini tidak seorangpun tersangka yang tidak berujung masuk bui.
3). Secara politis, posisi PJ cukup kuat menghadapi dampak pembatalan pelantikan BG, sebab lampu hijau dr DPR juga diberikan jika beliau mau mencari cakapolri baru. Hanya saja, PJ harus mempertimbangkan dg hati2 dan masak-2 tentang siapa figur baru cakapolri nanti, sehingga tdk menciptakan penolakan baik dr elit politik pendukung beliau maupun dari publik.
4). Seandainya penolakan BG dituruti oleh PJ, mk hal itu malah bisa menjadi preseden buruk di dlm praktik kenegaraan; yaitu ada kemungkinan cakapolri yg menolak mematuhi Presiden, nanti bersikap mbalelo di kemudian hari atau tdk mengindahkan perintah Presiden sbg atasannya. Sulit membayangkan relasi kerja antara Kapolri dg Presiden yg seperti itu. Implikasinya kepada keamanan nasional juga sangat serius.
Berdasarkan beberapa alasan di atas, hemat saya, langkah PJ meminta dg baik2 agar BG mundur merupakan langkah elegan dan sekaligus efektif utk membatasi keruwetan serta membendung peluberan (spill over) masalah yg tak perlu. Publik di dalam negeri dan luar negeri pun justru akan makin berpihak kpd PJ dan bersimpati kepada beliau karena sudah memberikan peluang yg baik dan santun, namun tetap tegas dan firm.
Salut Pak Jokowi...
Simak tautan ini:
http://www.tempo.co/read/news/2015/02/04/078639867/Budi-Gunawan-Emoh-Mundur-Sebagai-Calon-Kapolri
0 comments:
Post a Comment