SANDIWARA DPR DAN SELEKSI CAKAPOLRI

Posisi Komjen Pol Budi Gunawan (BG) memang serba repot, setelah dirinya dijadikan tersangka oleh KPK dan masih tetap akan diminta hadir oleh DPR untuk confirmation hearing dlm rangka pencalonan Kapolri. Jika BG tidak datang, bisa dianggap melakukan penghinaan kepada parlemen (contempt of Parliament). Tetapi kalau datang, dirinya akan menambah persoalan karena makin banyak pertanyaan dan persoalan yg muncul bukan saja di parlemen,  tetapi juga di masyarakat. Bagi Presiden yang mengajukan dirinya pun, hal itu akan punya dampak negatif, karena kemarin Istana sudah menggulirkan wacana akan menyiapkan pengganti cakapolri.

Seharusnya pihak DPR lah yang mesti mengendalikan diri utk tidak berpesta pora di balik penderitaan orang. Tidak ada alasan bagi DPR utk menunda hearing tsb selama bbrp minggu ke depan, utk melihat perkembangan kasus BG tsb. Dengan menunda hearing tsb (bukan 'fit and proper test', karena DPR tidak punya hak membatalkan cakapolri), DPR juga memberi kesempatan kepada BG utk menyiapkan diri merespon KPK serta Presiden. Bisa saja BG mundur dari pencalonan, sehingga memberi jalan yang elegan bagi Istana utk mencari alternatif dan upaya menyelamatkan muka Presiden Jokowi karena blunder tsb.

Tetapi saya tidak yakin bhw para politisi Senayan akan menggunakan cara berfikir yg positif tsb. Baik dari kubu KIH dan KMP, justru kesempatan sepereti ini dianggap bagus utk jual tampang dan citra seakan-akan mereka taat hukum dan aturan serta bekerja dengan profesional. Padahal, tak perlu jadi ahli roket utk tahu bahwa ini cuma politisasi dan medium tawar menawar politik biasa saja, dan bahkan bisa dikatakan tidak punya nilai pembelajaran politik bagi rakyat. Politisi yg dari kubu KIH mencoba menunjukkan sebagai pendukung Pemerintah yg loyal dg ngotot melakukan hearing dg BG. Kubu oposisi, sudah barang tentu sebaliknya, akan mencoba menggunakan forum itu utk menghabisi Pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Di samping itu, sebagai by product sandiwara hearing, maka KPK akan sekali lagi dijadikan target oleh para politisi dan parpol yg selama ini dikenal punya niat jahat ingin melemahkan lembaga anti rasuah tsb!

Buat BG (yg mungkin akan memilih hadir karena tdk ingin dianggap melakukan contempt of parliament), maka kemungkinan dirinya tidak akan mendapat keuntungan apa-apa. Bahkan ia akan menjadi bulan-bulanan para politisi dan hasil hearing bukannya menguntungkan posisinya, tetapi akan makin membuatnya menjadi pusat kontroversi. Apalagi kalau proses pencalonannya nanti dihentikan oleh Istana karena proses penyidikan KPK akan berjalan.

Kasus pencalonan BG adalah sebuah blunder politik sangat serius bagi Pemerintahan Jokowi yang kurang dari satu kwartal usianya ini. Apapun motifnya, Presiden Jokowi menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas kesalahan yang fatal bagi kepercayaan publik yang selama ini menjadi modal paling utama. Presiden Jokowi harus bertindak cepat dalam mengelola kerusakan (damage control) ini jika ingin memulihkan kepercayaan publik thd kepemimpinannya. Kalau kritik yg datang dari pihak-2 yg selama ini tidak mendukung, itu masih biasa. Tetapi jika pihak-2 yang berharap dan mendukung pun meninggalkan beliau, maka erosi kepercayaan dan dukungan yang menjadikannya sebagai Presiden pilihan rakyat dan sejarah akan meningkat.

Semoga DPR dan Presiden Jokowi tidak hanya berfikir utk kepentingan diri dan kelompok kepentingan yang mendukung mereka, tetapi juga berfikir tentang kepentingan dan martabat bangsa dan negara. Amin.

Simak tautan ini:

http://www.antaranews.com/berita/473850/budi-gunawan-tetap-ikuti-uji-kelayakan-dpr-ri