Selain Presiden Jokowi dan
DPR, Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) adalah pihak yg penting
dalam rangkaian proses pemilihan cakapolri yg ujung-2nya menciptakan
kontroversi dan hasil akhirnya adlh munculnya tersangka korupsi sebagai
finalis, yakni Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Lembaga independen yg
tugasnya mengawasi kinerja Polri itu, alih-alih memberikan nama2
cakapolri yg benar2 kredibilitasnya tak dapt diragukan ( beyond
reproach), justru malah menjadi salah satu dari sumber masalah.
Implikasinya, Presiden Jokowi yg menjadi klien atau user utama dlm
pemilihan cakapolres itu, malah menjadi sasaran kritik dan kemarahan
publik yg meluas. Tentu saja saya tdak mengatakan Kompolnas adlh
satu2nya pihak yg harus bertanggungjawab, namun bg saya sulit untuk
memberi cek kosong kepadanya juga dlm kekacauan ini.
Mengapa Kompolnas terkesan tidak profesional dan bahkan sangat defensif setelah BG terpilih menjadi cakapolri dan diajukan Presiden ke DPR, dan menuai reaksi penolakan dr publik? Hemat saya karena Kompolnas sangat rentan thd politik praktis dan sulit utk menjaga keindependensiannya saat diserahi tugas melakukan seleksi. Sebagai pengawas, ia dituntut utk memakai azas kehati2an dan preventif dlm menyeleksi calon Kapolri yg strategis dlm kehidupan bangsa dan negara. Kompolnas tdak bisa hanya berdalih sudah menggunakan laporan Kabareskrim Polri ketika menilai BG, pdhl KPK dan PPATK sudah pernah memberi nilai merah kpd ybs. Jika Kompolnas adlh lembaga yg benar2 independen, maka seharusnya ia tdk hanya memakai satu sumber dlm kaitan dg rekening gendut yg dikabarkan dimiliki oleh BG atau bbrp oknum petinggi Polri.
Jelas bhw Kompolnas kurang hati2 dan bersembunyi di balik alasan legal formal, seperti Polri yg selalu mengatakan bhw rekening BG adlh wajar. Kalaupun seandainya Kompolnas yakin bhw BG wajar, setidaknya ia harus juga memberikan catatan kpd Presiden bhw ada pihak2 yang masih mempersoalkan kewajaran tsb, seperti KPK dan PPATK serta organisasi2 masyarakat sipil spt ICW dll.
Sikap Kompolnas ini merupakan implikasi dr struktur organisasi lembaga tsb yg rentan thd politisasi. Ketua Kompolnas adalah Menkopolhukam yg tentu sulit utk bisa independen karena beliau adlh orang parpol yg harus mendengar dan mengikuti apa yg menjadi kebijakan parpolnya. Belum lagi anggota2 Kompolnas yg berasal dr Polri sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat kpd mereka, loyalitas kpd korps tentu punya pengaruh yg signifikan apalagi bila sang boss sudah punya preferensi thd nama2 tertentu. Kelemahan struktural ini saya kira membuka celah yg besar bagi lembaga tsb utk benar2 independen seperti yg dipraktikkan oleh KPK atau PPATK misalnya. Semestinya Kompolnas tdk diberi wewenang yg demikian besar dlm seleksi cakapolri, tetapi harus pula melibatkan KPK dan PPATK serta lembaga antirasuah lain dlm proses yg begitu penting itu.
Saya kira perlu ada evaluasi yg fundamental terhadap struktur dan fungsi Kompolnas agar peran dan fungsinya sebagai pengawas thd Polri yg independen bisa optimal. Tidak seperti yg dikeluhkan Mensesneg bhw Kompolnas belum optimal perannya. Bagaimana bisa optimal jika lembaga yg seharusnya mengawasi tetapi malah terkesan "minder" dg yg diawasi, atau sarat dg kepentingan Pemerintah! Tentu saja sosok Ketua, Waka, dan anggota Kompolnas juga penting utk dievaluasi. Apkh sudah tepat jika seorang Menteri dijadikan sebagai boss sebuah lembaga independen. Bagi saya keberadaan Menkopolhukam, Mendagri, dan Menhukham adlh kontrafiktif dan kontraproduktif bg Kompolnas sendiri. Apalagi jika para Menteri tak lebih hanya nerupakan seorang petugas partai yg tdk memiliki visi yg melampaui kepentingan partainya! (http://www.kompolnas.go.id/k…/susunan-keanggotaan-kompolnas/)
Kalau pun masih ada hikmah dr fiasco kasus cakapolri bg Kompolnas, itu adlh sebuah pelajaran (a lesson learned): tidak mungkin sebuah lembaga pengawas spt Kompolnas bisa optimal jika ia masih terbuka bg intervensi kepentingan politik praktis.
Simak tautan ini:
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/14/ni5n3z-mensesneg-kompolnas-akui-perannya-kurang-optimal
Mengapa Kompolnas terkesan tidak profesional dan bahkan sangat defensif setelah BG terpilih menjadi cakapolri dan diajukan Presiden ke DPR, dan menuai reaksi penolakan dr publik? Hemat saya karena Kompolnas sangat rentan thd politik praktis dan sulit utk menjaga keindependensiannya saat diserahi tugas melakukan seleksi. Sebagai pengawas, ia dituntut utk memakai azas kehati2an dan preventif dlm menyeleksi calon Kapolri yg strategis dlm kehidupan bangsa dan negara. Kompolnas tdak bisa hanya berdalih sudah menggunakan laporan Kabareskrim Polri ketika menilai BG, pdhl KPK dan PPATK sudah pernah memberi nilai merah kpd ybs. Jika Kompolnas adlh lembaga yg benar2 independen, maka seharusnya ia tdk hanya memakai satu sumber dlm kaitan dg rekening gendut yg dikabarkan dimiliki oleh BG atau bbrp oknum petinggi Polri.
Jelas bhw Kompolnas kurang hati2 dan bersembunyi di balik alasan legal formal, seperti Polri yg selalu mengatakan bhw rekening BG adlh wajar. Kalaupun seandainya Kompolnas yakin bhw BG wajar, setidaknya ia harus juga memberikan catatan kpd Presiden bhw ada pihak2 yang masih mempersoalkan kewajaran tsb, seperti KPK dan PPATK serta organisasi2 masyarakat sipil spt ICW dll.
Sikap Kompolnas ini merupakan implikasi dr struktur organisasi lembaga tsb yg rentan thd politisasi. Ketua Kompolnas adalah Menkopolhukam yg tentu sulit utk bisa independen karena beliau adlh orang parpol yg harus mendengar dan mengikuti apa yg menjadi kebijakan parpolnya. Belum lagi anggota2 Kompolnas yg berasal dr Polri sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat kpd mereka, loyalitas kpd korps tentu punya pengaruh yg signifikan apalagi bila sang boss sudah punya preferensi thd nama2 tertentu. Kelemahan struktural ini saya kira membuka celah yg besar bagi lembaga tsb utk benar2 independen seperti yg dipraktikkan oleh KPK atau PPATK misalnya. Semestinya Kompolnas tdk diberi wewenang yg demikian besar dlm seleksi cakapolri, tetapi harus pula melibatkan KPK dan PPATK serta lembaga antirasuah lain dlm proses yg begitu penting itu.
Saya kira perlu ada evaluasi yg fundamental terhadap struktur dan fungsi Kompolnas agar peran dan fungsinya sebagai pengawas thd Polri yg independen bisa optimal. Tidak seperti yg dikeluhkan Mensesneg bhw Kompolnas belum optimal perannya. Bagaimana bisa optimal jika lembaga yg seharusnya mengawasi tetapi malah terkesan "minder" dg yg diawasi, atau sarat dg kepentingan Pemerintah! Tentu saja sosok Ketua, Waka, dan anggota Kompolnas juga penting utk dievaluasi. Apkh sudah tepat jika seorang Menteri dijadikan sebagai boss sebuah lembaga independen. Bagi saya keberadaan Menkopolhukam, Mendagri, dan Menhukham adlh kontrafiktif dan kontraproduktif bg Kompolnas sendiri. Apalagi jika para Menteri tak lebih hanya nerupakan seorang petugas partai yg tdk memiliki visi yg melampaui kepentingan partainya! (http://www.kompolnas.go.id/k…/susunan-keanggotaan-kompolnas/)
Kalau pun masih ada hikmah dr fiasco kasus cakapolri bg Kompolnas, itu adlh sebuah pelajaran (a lesson learned): tidak mungkin sebuah lembaga pengawas spt Kompolnas bisa optimal jika ia masih terbuka bg intervensi kepentingan politik praktis.
Simak tautan ini:
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/14/ni5n3z-mensesneg-kompolnas-akui-perannya-kurang-optimal
0 comments:
Post a Comment