Lebih baik jangan tergesa-gesa dulu
menilai Presiden Jokowi (PJ) lamban, tidak tegas, atau bahkan dibawah
tekanan para petinggi parpol pendukung, dan sejenisnya. Barangkali, PJ
masih melakukan regrouping dan konsolidasi ke dalam, sambil menyiasati
perkembangan yang sangat dinamis pasca gagalnya cakapolri Budi Gunawan
(BG) dilantik, yang lemudian disusul dengan skandal penangkapan Waka
KPK, Bambang Wijoyanto (BW), atau yg saya sebut dg "BW-gate" atawa
"Cicak vs Buaya Episode 3" itu. Diawali dengan statemen resmi yg
singkat, normatif, dan tidak memihak ketika beliau sedang rapat di Bogor
(23/1/15), lalu statemen di Istana yg mengingatkan agar tidak ada
intervensi dari semua pihak, termasuk masyarakat sipil dan Pemerintah,
kepada Polri dan KPK, dan malam ini (25/1/15) PJ mengundang tokoh dan
pakar hukum untuk didengar pandangannya yg, konon, bisa jadi bermuara pd
terbentuknya sebuah tim khusus (timsus) utk mencari jalan keluar dari
kisruh Polri vs KPK.
Bagi saya, langkah PJ sangat tepat, karena posisi beliau selaku kepala pemerintahan dan kepala negara meniscayakan adanya berbagai pertimbangan/ Bukan saja aspek legal formal tetapi juga politik; bukan saja dlm lingkup saat ini, tetapi juga ke depan; bukan saja mempertimbangkan kehendak publik, tetapi juga kenyataan relasi serta keseimbangan kekuatan-kekuatan di elite kekuasaan. Harus diingat bhw PJ belum 100 hari di Istana, dan pengalaman menunjukkan bahwa menjadi seorang Presiden tidak setali tiga uang dengan ketika masih menjadi Capres. Dukungan yg dimiliki saat menjadi capres bisa saja mengalami perubahan-2 yang drastis dan bahkan tak terprediksi sebelumnya. Munculnya kasus-kasus seperti DPR tandingan, cakapolri, dan BW-gate, termasuk dinamika yg bisa jadi di luar perkiraan sebelumnya. Termasuk juga lemahnya chemistry dan kinerja squad Kabinet Kerja (KK) dalam mendukung PJ merupakan hasil dari dinamika pasca-terpilihnya PJ yg mungkin tak sepenuhnya dalam kontrol beliau.
Dengan demikian, ruang manuver yg dimiliki PJ secara riil belum tentu sama atau bahkan mendekati apa yg ada dlm benak publik, khususnya pendukung PJ dalam capres. Kendati demikian, PJ bukan tak berarti telah berkapitulasi dengan kelompok penekan (pressure groups) yg ada di sekelilingnya, khususnya elite PDIP dan Trio KMP (Kalla, Mega, dan Paloh). Beliau harus diberi peluang dan dukungan agar keputusan yg dikeluarkan nanti memiliki resonansi dengan harapan publik, namun tetap mampu menghindarkan beliau dari kekalutan politik internal. Ini berarti, kompromi-2 politik tdk mungkin dihindari sehingga berbagai skenario penyelesaian masalah pun perlu dibuat. Hasil maksimal yg hendak dicapai adalah keputusan yg mampu menyelamatkan kedua lembaga negara tsb (Polri dan KPK) dari benturan-2 yg berlarut. Dan, tentu saja, karena konflik antar-lembaga itu tak terpisahkan dari ihwal cakapolri, maka keputusan tsb juga tetap konsisten dengan apa yg telah menjadi kebijakan PJ tentang cakapolri. Artinya, jangan sampai keputusan tentang skandal BW-gate tsb malah memperlemah keputusan PJ yg menurut hemat saya sudah tepat dlm kasus BG itu.
Saya tdk mengatakan bhwa pengawasan publik dengan demikian harus dikurangi. Justru sebaliknya. Publik seharusnya memberi dukungan lebih besar kepada PJ agar kemantapan politik (political confidence) beliau makin kuat sebagai modal menghadapi manuver-2 internal Istana. Ini memang mudah diucapkan tetapi tak mudah dilakukan dlm politik riil. Pengalaman saya saat alm GD mengalami tekanan politik baik dari dalam maupun dari luar menunjukkan bahwa ternyata dukungan publik yg didambakan dan diidealkan masih belum mampu mengimbangi kekuatan politik elite yg riil. PJ harus didukung agar mampu membuat keputusan-2 yang tepat dan efektif, sebagai konsekuensi logis dari harapan besar bagi terlaksananya perubahan yang positif bagi bangsa dan NKRI ke depan.
Good luck, Mr. President!
Simak tautan ini:
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/25/063637520/Jagoan-Hukum-ke-Istana-Jokowi-Bikin-Tim-Khusus
Bagi saya, langkah PJ sangat tepat, karena posisi beliau selaku kepala pemerintahan dan kepala negara meniscayakan adanya berbagai pertimbangan/ Bukan saja aspek legal formal tetapi juga politik; bukan saja dlm lingkup saat ini, tetapi juga ke depan; bukan saja mempertimbangkan kehendak publik, tetapi juga kenyataan relasi serta keseimbangan kekuatan-kekuatan di elite kekuasaan. Harus diingat bhw PJ belum 100 hari di Istana, dan pengalaman menunjukkan bahwa menjadi seorang Presiden tidak setali tiga uang dengan ketika masih menjadi Capres. Dukungan yg dimiliki saat menjadi capres bisa saja mengalami perubahan-2 yang drastis dan bahkan tak terprediksi sebelumnya. Munculnya kasus-kasus seperti DPR tandingan, cakapolri, dan BW-gate, termasuk dinamika yg bisa jadi di luar perkiraan sebelumnya. Termasuk juga lemahnya chemistry dan kinerja squad Kabinet Kerja (KK) dalam mendukung PJ merupakan hasil dari dinamika pasca-terpilihnya PJ yg mungkin tak sepenuhnya dalam kontrol beliau.
Dengan demikian, ruang manuver yg dimiliki PJ secara riil belum tentu sama atau bahkan mendekati apa yg ada dlm benak publik, khususnya pendukung PJ dalam capres. Kendati demikian, PJ bukan tak berarti telah berkapitulasi dengan kelompok penekan (pressure groups) yg ada di sekelilingnya, khususnya elite PDIP dan Trio KMP (Kalla, Mega, dan Paloh). Beliau harus diberi peluang dan dukungan agar keputusan yg dikeluarkan nanti memiliki resonansi dengan harapan publik, namun tetap mampu menghindarkan beliau dari kekalutan politik internal. Ini berarti, kompromi-2 politik tdk mungkin dihindari sehingga berbagai skenario penyelesaian masalah pun perlu dibuat. Hasil maksimal yg hendak dicapai adalah keputusan yg mampu menyelamatkan kedua lembaga negara tsb (Polri dan KPK) dari benturan-2 yg berlarut. Dan, tentu saja, karena konflik antar-lembaga itu tak terpisahkan dari ihwal cakapolri, maka keputusan tsb juga tetap konsisten dengan apa yg telah menjadi kebijakan PJ tentang cakapolri. Artinya, jangan sampai keputusan tentang skandal BW-gate tsb malah memperlemah keputusan PJ yg menurut hemat saya sudah tepat dlm kasus BG itu.
Saya tdk mengatakan bhwa pengawasan publik dengan demikian harus dikurangi. Justru sebaliknya. Publik seharusnya memberi dukungan lebih besar kepada PJ agar kemantapan politik (political confidence) beliau makin kuat sebagai modal menghadapi manuver-2 internal Istana. Ini memang mudah diucapkan tetapi tak mudah dilakukan dlm politik riil. Pengalaman saya saat alm GD mengalami tekanan politik baik dari dalam maupun dari luar menunjukkan bahwa ternyata dukungan publik yg didambakan dan diidealkan masih belum mampu mengimbangi kekuatan politik elite yg riil. PJ harus didukung agar mampu membuat keputusan-2 yang tepat dan efektif, sebagai konsekuensi logis dari harapan besar bagi terlaksananya perubahan yang positif bagi bangsa dan NKRI ke depan.
Good luck, Mr. President!
Simak tautan ini:
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/25/063637520/Jagoan-Hukum-ke-Istana-Jokowi-Bikin-Tim-Khusus
0 comments:
Post a Comment