MEMBEDAH "NETRALITAS" PKB IMIN DLM KONFLIK POLRI-KPK

Istilah "netral" dan "netralitas" sangat mudah untuk diselewengkan dan menjadi topeng bagi sikap yang sejatinya berlawanan dg arti kata tsb. Pihak yang memakai kata "netral" biasanya lantas mengklaim atau merasa bahwa posisinya telah berada di tengah-2  dan, dengan demikian, berarti telah bersikap adil serta bisa dipercaya. Padahal, setiap statemen itu (apalagi yg dibikin oleh partai politik dan para politisi) harus juga dilihat dari mana ia berasal dan siapa subyek yang menyampaikannya. Lebih jauh harus pula dilihat apakah posisi si subyek itu sendiri dalam jejaring relasi kekuasaan (webs of power relations) dan struktur sosial. Sehingga klaim kebenaran dari statemen "netral" dan "netralitas" nya bisa divalidasi dan diuji kesahihannya oleh publik.

Ketika Sekjen PKB  Imin, Lukman Edy (LE), mengatakan partainya "netral" dalam urusan konflik Polri vs KPK, maka saya sangat meragukan apakah klaim "netralitas" PKB-Imin tsb bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dengan kata lain, apakah pemosisian PKB-Imin benar-2 bisa fair dan imparsial? Sebab, bukankah PKB-Imin adalah bagian integral dari kekuasaan yang menjadi pemangku kepentingan dg konflik itu? Berikutnya, ketika LE mengguakan alasan mengapa partainya "netral", yaitu karena "banyak penumpang gelap" dalam kasus tsb, hal itu malah menjadikan kerancuan. Alih-alih memperjelas posisi yg diperjuangkan, PKB-Imin malah melakukan taktik menyerang dan menuduh pihak-2 lain agar ia bisa melepaskan diri dari tanggungjawab dengan minggir atau yg disebut "netral" itu!

Seperti banyak istilah lain yang dibuat dan dikemas utk publik, maka "netral" da "netralitas" sesungguh tidak sepenuhnya sama antara arti harfiah dan praksis. Netralitas sebagai alat politik adalah sebuah pemosisian yang ternyata berisi pemihakan tertentu, yang belum tentu juga bisa dinilai positif. Bahkan dlm menghadapi kasus seperti konflik Polri vs KPK ini posisi moral justru mengharuskan pemihakan. Netralitas bisa jadi malah merupakan sejenis penghianatan di mata rakyat yang mengharapkan kasus ini diselesaikan dengan berlandaskan komitmen moral. Dan sebagai sebuah parpol yg mengangkat etika (akhlaqul karimah) sebagai semboyan, terasa absurd bila elite PKB-Imin berlindung di balik kata "netral." Justru partai ini mesti konsisten dan jelas sikapnya supaya para pendukungnya, yang mayoritas adalah jamaah nahdliyyin itu, merasa adhem bahwa partai tsb bukan hanya mengejar kepentingan jangka pendek dan melupakan  komitmen etik "akhlaqul karimah" dalam berpolitik.

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/29/10224361/Banyak.Penumpang.Gelap.PKB.Tak.Mau.Ikut.Campur.soal.Budi.Gunawan.?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news