KMP DAN PEMERINTAH BISA MENCARI JALAN KELUAR KEMELUT DI SENAYAN

Analisa Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya (YW), mengenai konflik di DPR dan posisi KMP vis-a-vis- Pemerintah, saya kira perlu diperhatikan dan dicermati. Menurut YW, kubu KMP kini telah berhasil menguasai posisi strategis di DPR dan membaginya dengan seluruh anggota koalisi, kecuali PPP yang telah menyeberang menjadi bagian dari kubu KIH. Selanjutnya, karena sudah berhasil memenuhi ambisinya maka, masih menurut prediksi YW, perpecahan di DPR tidak akan berlangsung lama karena secara realistis "KMP yang menguasai parlemen tetap membutuhkan pemerintah sebagai pemegang anggaran". Bahkan menurut YW, pengaruh Prabowo Subianto (PS) pun dianggap tak lagi cukup besar sebagai 'raison d'etre' untuk berkonflik dengan Pemerintah Jokowi.
Saya kira analisis YW bisa membuka celah bagi upaya resolusi konflik antara KMP dan KIH. Apalagi jika ditambah pula dengan usulan KMP, yg disuarakan oleh Fahri Hamzah (FH) terkait penambahan Komisi di DPR yg bisa dimengerti sebagai semacam tawaran rujuk dan "trade off" kepada KIH. Pandangan YW penting utk diperhatikan karena memang benar bhw DPR sangat memerlukan Pemerintah utk bisa bekerja, khususnya terkait dengan penganggaran (budgetting) bagi DPR sendiri, yg jumlahnya mencapai trilyunan rupiah itu. Dengan demikian, sangat tidak rasional jika KMP terus menerus memaksakan diri dan sama sekali tdk mau mengakomodasi aspirasi KIH dan Pemerintah.

KIH juga tidak perlu menggunakan "jalan pedang" utk mengatasi konflik dg KMP di DPR ini. Jika tawaran KMP sebagaimana dinyatakan FH diterima, KIH tentu akan bisa menempatkan para politisanya di Komisi-2 baru yg rencananya akan dibentuk DPR itu, sehingga suatu penyelamatan muka (saving face) akan bisa dilakukan. Politik adalah mencari kompromi-2 yang bisa menguntungkan semua pihak yg berkonflik. Pihak KMP tidak mungkin bisa bekerja dengan baik tanpa memberi ruang kepada KIH sedikitpun, demikian pula sebaliknya.

Kita lihat saja apakah analisa YW ini akan menjadi kenyataan. Saya kira tidak ada jeleknya jika para elit politik dan penyelenggara negara mau mempertimbangkannya, sehingga dapat menghindarkan kemacetan-2 politik lebih jauh dan berdampak lebih serius. Kekuatan politik baik KMP maupun KIH bisa terwakili di DPR dan pemulihan ketegangan ini bisa segera diwujudkan. Pemerintah Jokowi pun punya bisa segera bekerja secara normal secepatnya.

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/02/19304611/.Gunanya.Prabowo.Apa.Lagi.Setelah.KMP.Memenuhi.Libido.Kekuasaan.?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news