BULAN MADU PDIP DAN PRESIDEN JOKOWI BERLANGSUNG SINGKAT?

Bulan madu politik antara Presiden Jokowi dengan politisi PDIP, partai yang mengusung beliau menjadi capres 2014 seakan-akan berlangsung pendek, kurang dari sebulan. Ketidakserasian antara keduanya mulai muncul pasca pengumuman Kabinet yang oleh sebagaian politisi di DPP PDIP kini makin mengemuka dan bisa eksplosif. Isyarat adanya pertikaian tsb bisa dideteksi dari mentalnya politisi muda PDIP, Maruarar "Ara" Sirait (MS), dari susunan Kabinet pada menit-2 terakhir. Selanjutnya, ketika masalah kenaikan harga BBM bersubsidi muncul, beberapa politisi PDIP yang konsisten menolak kebijakan itu pun mulai bersuara keras menentangnya. Salah satunya adalah Effendi Simbolon (ES), politisi PDIP yang sudah lama malang melintang di Komisi VII DPR. ES tentu tidak sendirian dalam menentang kebijakan tsb, karena ada juga Rieke Diah Pitaloka (RDP), dan yang lainnya. Namun ES lah "jubir" yang paling lantang dan keras menyuarakannya beberapa waktu terakhir ini. Padahal Ketum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri (MS), sudah lama mengisyaratkan persetujuan beliau mengenai kebijakan tsb.

Perlawanan ES ternyata tak berhenti di sana dan kian luas. Kini ia malah meminta Presiden Jokowi agar Menteri BUMN Rini Soemarno (RS), yg dikenal sebagai orang dekat dg MS, agar dilukir (reshuffle). Alasan ES juga tidak tanggung-2: ia menuding RS dan kroni-2nya sebagai orang-orang yang "hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia." ES juga mengatakan bhw kelompok ini termasuk Meneg BUMN sendiri, ditambah Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Dirut PGN (Perusahaan Gas Negara), SKK Migas, dan PLN. Masih kata ES, kroni-2 itu " (i) barat dia yang jaga lumbung padi habis semua." Dan untuk menjaga agara Pemerintah Jokowi tidak dirusak, "(s)aya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet,"

Ketidakserasian kini mengarah menjadi perpecahan terbuka. Hal ini merupakan cerminan dari ketidak puasan terhadap hasil penyusunan Kabinet yang dianggap tidak seperti yang diharapkan oleh PDIP.   Wapres Jusuf Kalla (JK) dan orang-2nya dianggap mendapatkan posisi-2 yang lebih strategis khususnya terkait sektor Migas. Ini menjelaskan juga mengapa ES dalam salah satu statemennya yg menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, JK sebagai pihak yang paling ngotot agar kebijakan tsb segera diumumkan! Pembagian "kue politik" pasca Pilpres 2014, tampaknya dirasa tidak cukup memuaskan oleh sebagian elite PDIP, kendati partai tsb sudah mendapat 4 posisi Kabinet (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri UKM, Mendagri, dan MenkumHAM). Mungkin saja, bagi PDIP, keempat kementerian itu tak satupun yang bisa dikategorikan sebagai posisi "mata air", walaupun juga tidak masuk kategori posisi "air mata."

Tuntutan reshuffle Kabinet yang disuarakan ES tentu bisa dianggap lebay atau call tinggi belaka. Tetapi setidaknya ini merupakan indikator betapa seriusnya ketidak harmonisan hubungan antara Presiden Jokowi dengan sebagian tokoh partai pengusungnya. Dan ketidak serasian ini juga merupakan resonansi dari perasaan tidak puas yang muncul di daerah-daerah. Jelaslah bahwa ini merupakan sebuah kendala politik yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi bersama sama dengan elit DPP PDIP, khususnya MS. Jika ketidakpuasan ini berlarut-2 dan bahkan menguat, maka akan semakin membebani Presiden dan Kabinet yang saat ini juga masih belum bisa bekerja normal karena krisis di DPR antara KIH vs KMP belum menemukan jalan keluar.

Simak tautan ini:

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/15/effendi-simbolon-pecat-rini-soemarno-dan-kroni-kroninya