JAKARTA - Pengamat politik, AS Hikam, yakin pemerintah bisa menjelaskan alasan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hal tersebut disampaikan mengomentari rencana penggunaan hak interpelasi angota dewan kepada Presiden Jokowi.
"Pak Jokowi bisa menjelaskan melalui menteri yang diutus. Saya kira Pak Jokowi tidak takut dan pasti menjawab," kata Hikam kepada Okezone, Rabu 26 November 2014 malam.
Interpelasi, lanjut Hikam, bukan hal yang menakutkan karena hal itu hak anggota dewan. Tidak ada yang bisa melarang legislator menggunakan hak tersebut.
"Tapi, apakah interpelasi itu perlu dan niatnya itu apa?" ujarnya.
Hikam menduga ada niat jahat di balik rencana itu. "Mereka membawa interpelasi kemudian untuk penggunaan hak menyatakan pendapat," cetusnya.
Hal itu pernah terjadi di era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur). Namun, menurut Hikam, saat ini menjatuhkan presiden bukan perkara mudah karena harus melalu proses di Mahkamah Konstitusi dan MPR.
"Ini hanya untuk menakut-nakuti dan hanya gertak sambal dari KMP (Koalisi Merah Putih) saja," katanya.
Dia menilai, sebenarnya masyarakat sudah bisa menerima kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
"KMP hanya mencari-cari alasan saja. Kalau menurut saya tidak usah interpelasi, lebih baik DPR urus rumah tangga sendiri," ungkapnya.
Kendati demikian, Hikam menilai, ada sisi positif yang bisa diambil dari bergulirnya rencana menggunakan hak interpelasi.
"Positifnya pembelajaran politik bahwa kebijakan pemerintah bisa ditanya oleh DPR. Tapi, kalau sekarang apa perlu?" pungkasnya.
(trk)
Hal tersebut disampaikan mengomentari rencana penggunaan hak interpelasi angota dewan kepada Presiden Jokowi.
"Pak Jokowi bisa menjelaskan melalui menteri yang diutus. Saya kira Pak Jokowi tidak takut dan pasti menjawab," kata Hikam kepada Okezone, Rabu 26 November 2014 malam.
Interpelasi, lanjut Hikam, bukan hal yang menakutkan karena hal itu hak anggota dewan. Tidak ada yang bisa melarang legislator menggunakan hak tersebut.
"Tapi, apakah interpelasi itu perlu dan niatnya itu apa?" ujarnya.
Hikam menduga ada niat jahat di balik rencana itu. "Mereka membawa interpelasi kemudian untuk penggunaan hak menyatakan pendapat," cetusnya.
Hal itu pernah terjadi di era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur). Namun, menurut Hikam, saat ini menjatuhkan presiden bukan perkara mudah karena harus melalu proses di Mahkamah Konstitusi dan MPR.
"Ini hanya untuk menakut-nakuti dan hanya gertak sambal dari KMP (Koalisi Merah Putih) saja," katanya.
Dia menilai, sebenarnya masyarakat sudah bisa menerima kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
"KMP hanya mencari-cari alasan saja. Kalau menurut saya tidak usah interpelasi, lebih baik DPR urus rumah tangga sendiri," ungkapnya.
Kendati demikian, Hikam menilai, ada sisi positif yang bisa diambil dari bergulirnya rencana menggunakan hak interpelasi.
"Positifnya pembelajaran politik bahwa kebijakan pemerintah bisa ditanya oleh DPR. Tapi, kalau sekarang apa perlu?" pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment