RESEP UNTUK RELASI EKSKUTIF DAN LEGISLATIF YG PRODUKTIF

Statemen Presiden Jokowi mengenai prospek relasi antara eksekutif dan legislatif (DPR/DPD/MPR) kendati sangat positif, konstruktif, dan memberi harapan, tetap harus dicermati secara transparan dan kritis. Sebagai seorang pemimpin yg dikenal low profile dan mengutamakan pendekatan "ngemong", wajar jika Presiden Jokowi menampilkan nuansa harmonis dan optimistik dalam merespon berbagai perkembangan politik yg dihadapi. Bisa dikatakan bhw orientasi nilai budaya Jawa, yg memprioritaskan keselarasan dalam hubungan antar-manusia, terfleksi dalam statemen tersebut, yakni membangun kebersamaan dan menghindari konflik terbuka dalam menghadapi potensi-potensi persilangan dan tabrakan kepentingan. Pendekatan ini terbukti cukup efektif selama dua tahun menjabat sebagai orang nomor satu di DKI dalam menyikapi persoalan-2 strategis yg punya potensi konflik di masyarakat. Termasuk dalam menjalin komunkasi dan kerjasama dengan Wagub Ahok yg mempunyai karakter dan temperamen yg berbeda.

Namun demikian, relasi antara eksekutif dan legislatif di Republik ini sepanjang sejarah tidak pernah sepi dari gejolak. Ketika eksekutif sangat dominan, seperti masa awal BK dan terutama masa Orba di bawah Pak Harto, relasi yang lebih-kurang harmonis itu bisa dipertunjukkan. Namun, ibarat api dalam sekam, relasi tersebut memendam potensi konflik yang luar biasa dan pada saat krisis politik terjadi kemudian menyebabkan eksplosi yg destruktif. Lembaga legislatif kemudian bisa menjadi wahana yang efektif utk menjatuhkan eksekutif atau setidaknya memperlemah dan/atau menghambat efektiftas kinerjanya. Perpolitikan di Indonesia sampai saat ini masih sangat rentan dengan ancaman destabilitas yang sumbernya adlh relasi cair antara eksekutif dan legislatif. Sayangnya, masyarakat sipil Indonesia (MSI) masih belum cukup kuat utk menjadi penyangga dan penyeimbang keduanya sehingga jika relasi tersebut mengalami krisis yg serius akan bisa diredam melalui semacam mekanisme tripartit (eksekutif, legislatif, dan MSI). Kondisi MSi yg sangat terfragmenasi dan terkontaminasi oleh kepentingan-2 politik pragmatis semakin menyulitkan berkembangnya mekanisme tsb saat ini.

Itu sebabnya, Presiden Jokowi dan aparat pemerintahannya tetap harus memiliki peralatan (devices) yg efektif utk mengimbangi kemungkinan eratiknya Parlemen. Mengharapkan hanya pada parpol pendukung (baca= KIH) di Parlemen, sangat tidak cukup buat Presiden Jokowi. Untuk itu preskripsi saya adalah sbb: PERTAMA, mengisi Kabinetnya dg personel yg mumpuni dan akseptabilitasnya tinggi di ruang publik (bukan hanya politik). KEDUA, mengefektifkan salah satu fungsi kantor Sekneg sebagai penghubung (liaison office) dengan Parlemen. Ini berarti figur Sekretaris Negara mirip dengan Kepala Staf (Chief of Staff) Gedung Putih yg mampu menjembatani Presiden dan pemimpin-2 Kongres, terutama jika Kongresnya dikuasai partai oposisi. KETIGA, komunikasi dengan MSI perlu diintensifkan khusunya organisasi mayarakat sipil (OMS) strategis dan memiliki jejaring nasional dan internasional. Dalam hal ini media adlh salah satu komponen OMS yg terpenting. KEEMPAT, strategi "blusukan" yg sudah menjadi 'trade mark' Jokowi perlu dilestarikan, tentu saja dengan format yg harus disesuaikan dengan konteks sebagai Kepala Negara. namun inti strategi ini, yakni dialog langsung dan peninjauan lapangan (daerah) serta institusi-2 strategis, adalah tetap.

Jika preskripsi ini bisa dilaksanakan secara efektif, maka wacana people power mungkin menjadi kurang relevan karena dinamika relasi eksekutif dan parlemen bisa lebih produktif dan potensi konflik akan dapat diredam serta dicarikan solusinya secara elegan. Presiden Jokowi, selain akan mampu bekerja dengan efektif, juga akan menorehkan sejarah baru dalam penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Yakni memutus kebiasaan buruk dalam relasi eksekutif dan Parlemen dalam politik Indonesia dan membangun sebuah tradisi baru dalam relasi keduanya dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan penyeimbangan (checks and balances) yg benar-2 efektif dan produktif. Insya Allah.

Simak tautan ini:

http://politik.news.viva.co.id/news/read/547003-jokowi--saya-pastikan-parlemen-dan-pemerintah-sudah-nyambung