SIAPA CALON KEPALA BIN?

Kalau soal usul mengusulkan calon2 menteri (Camen), saya kira sudah jamak lumrahnya. Konon kabarnya lebih dr 200 pendaftar dr berbagai klmpk masy. Belum lagi usulan dr parpol pengusung dll. Namun dmk saya tertarik dg usulan yg satu ini, yaitu nama As'ad Ali (AA) yg konon diajukan oleh Pak Hendropriyono, untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Lembaga ini merupakan alat negaa yang sangat strategis, seperti halnya TNI dan Polri, karena fungsinya dalam sistem keamanan nasional. Ia adalah mata dan telinga negara yg akan menjadi alat deteksi dan peringatan dini dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan rakyatnya dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yg datang dari dalam maupun dari luar. Tidak ada negara yang kuat, maju, dan modern serta demokratis tanpa lembaga intelijen yg profesional dan efektif. Demikian pula di Indonesia yg sedang membangun dirinya menjadi negara yg demokratis dan kuat.

AA jelas bukan nama yg asing bg dunia intelijen di negeri ini. Beliau bukan saja adlh oramg sipil pertama yg pernah menduduki Wakil Kepala (Waka) BIN, tetapi juga orang yg seluruh kariernya diabdikan di lembaga telik sandi nasional tsb sampai pensiun pada 2010. Setelah pensiun, AA diminta menjadi orang nomor dua di PBNU sesuai keputusan Muktamar NU di Makassar. Jika beliau benar2 diusulkan dan menjadi petinggi BIN di bawah Pemerintahan Jokowi-JK (JJ) tentu hal ini merupakan sebuah perubahan paradigma dan praksis di lembaga strategis RI itu, karena bbrp hal: 1). Sipil akan memimpin BIN utk pertama kalinya semenjak Orba tumbang; 2). Intelijen karier dari dalam BIN bisa memegang tampuk pimpinan sampai level Waka bahkan sampai Kepala; 3) Kedekatan dg ormas terbesar Islam di dunia (NU) akan membuat lembaga ini memiliki akses thd kekuatan Islam moderat dan bervisi kebangsaan; 4). Pemerintah JJ menunjukkan komitmen thd prinsip "civilian supremacy," yg bisa menghapus stigma seakan2 BIN identik dg militer; 5). Pesan kpd rakyat ttg implementasi dr platform politik Jokowi di sektor Hankam yg, antara lain, akan melakukan pembenahan lbaga intelijen.

Masih ada bbrp plus yg lain jika AA memang terpilih sebagai Ka-BIN, termasuk fakta bhw beliau juga seorang yg memiliki karya2 ilmiah terkait masalah2 strategis di luar inteliijen, termasuk di bidang-2 hukum, politik, ideologi, dan, tentu saja, masalah-2 keislaman. Kapasitas intelektual AA tsb diakui oleh dunia akademis sehingga AA dianugerahi gelar Doktor HC oleh Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. Karya beliau ttg Pancasila dan Ideologi2 di Indonesia sangat penting sebagai referensi baik bg kalangan akademisi maupun praktisi.

Tentu saja pengusulan ini bukan tanpa pengritik dan/atau halangan. Setidaknya, pihak2 yg masih sinis thd keberadaan dan perkembangan BIN akan mengajukan keberatan dan/atau menolak AA karena diusulkan oleh mantan Ka-BIN di era Presiden Megawati, Pak Hendropriyono. Pihak2 yg belum puas dg penuntasan kasus2 pelanggaran HAM berat, khususnya kasus pembunuhan almarhum Munir, tentu akan mempertanyakan nama AA dan bisa dijadikan alasan utk menolaknya. Reaksi mriring seperti itu saya kira biasa saja dan perlu utk dijawab secara lugas, tegas, dan tuntas. Dan saya yakin pihak pengusul maupun AA sendiri tentu sudah siap utk memberikan klarifikasi kepada rakyat Indonesia.

Hemaqt saya, BIN memang sangat perlu melakukan revitalisasi menghadapai berbagai tantangan bangsa dan NKRI, apalagi setelah kini memiliki landasanformal berupa UU No. 17 Th. 2011. Komitmen utk menjadi bagian utama dlm menjaga keamanan nasional sesuai amanat Konstitusi, sangat perlu diwujudkan dlm bingkai negara demokratis. BIN harus melakukan transformasi baik pada tataran visi maupun praksisnya sehingga ia menjadi mata dan telinga negara yang profesional dan efektif dan tdk lagi dikaitkan dg intrik politik atau diposisikan semata2 sebagai alat kekuasaan belaka, seperti di masa Orba. Akankah nama AA berhasil diterima oleh Jokowi-JK? Kita lihat saja nanti.

Simak tautan ini:
 
http://m.tempo.co/read/news/2014/09/19/078608053/Ring-Satu-Jokowi-Ramai-ramai-Ajukan-Nama-Menteri