PIKIRAN SESAT TENTANG PILKADA YANG NGIRIT

Inilah omongan politisi Golkar yang hanya melihat proses demokrasi dari satu sisi, yaitu soal ngirit biaya. Nurul Arifin (NA) yg konon mau jadi calon Walikota Depok itu, membela perubahan sistem Pilkada yg diusung partainya. Mungkin motif pribadi NA adalah karena dengan cara dipilih oleh DPRD kansnya untuk menang nanti lebih besar ketimbang jika dia ikut kompetisi langsung. Tapi terlepas dari itu, logika NA sangat payah dan bisa berbahaya. Sebab kalau mau ngirit-2an, sebetulnya yang paling ngirit biaya Pemilu atau Pilkada adalah dalam sistem totaliter dan diktator. Dalam sistem tsb, nyaris tidak perlu biaya kecuali yg dikeluarkan negara utk propaganda.

Demokrasi memang bukan soal ngirit, tetapi soal apakah rakyat bisa memilih para pemimpinnya secara lebih aspiratif. Kalau Pilkada langsung tidak ngirit, itu BUKAN KARENA SISTEMNYA, tetapi karena: 1) Parpol yg tidak punya visi dan paradigma demokrasi; 2) Penyelenggara Pilkada yang kurang professional; 3) Kondisi masyarakat Indonesia sendiri yg masih mendukung praktik-2 Pilkada yg sarat politik uang. Ngirit sebagaimana dihitung oleh AN, seharusnya juga diimbangi dengan perhitungan kualitas demokrasi. Belum lagi jika direnungkan, bagaimana mungkin hasil pilihan DPRD akan aspiratif, kalau para anggota DPRDnya sendiri muncul karena hasil Pileg yg sarat dengan money politics dan kecurangan?

Politisi semacam AN yg sesungguhnya memiliki potensi baik, ternyata juga gagal dalam memahami esensi demokrasi sehingga hanya berfikir satu dimensi (one dimensional thinking). Sebagai politisi tingkat nasional, seharusnya NA lebih dalam berfikir dengan melibatkan filosofi demokrasi dan visi yang dibawa oleh proses reformasi dan demokratisasi. Mungkin karena NA adalah anggota Golkar, [partai yg dulu adalah pendukung otoriterisme, maka sisa-sisa pikiran anti demokrasi juga masih ada. Yang saya khawatirkan adalah, karena pikiran ngirit ini, jangan-2 nanti NA juga akan mendukung sistem politik totaliter ala Nazi dan Komunisme Soviet. Bukan saja ngirit triliunan rupiah, tetapi juga ngirit soal nyawa manusia dan HAM.

Celakalah Republik Indonesia jika politisinya masih ekonomis dalam nalar dan nurani. 

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/08/22502261/Politisi.Partai.Golkar.Nilai.Pilkada.Tak.Langsung.Dapat.Hemat.Rp.41.Triliun