NASIB KABINET RAMPING TANPA PEJABAT PARPOL DAN POLITISI

Saya termasuk yang tidak pernah percaya bahwa pasangan Jokowi-JK akan bisa dibebaskan atau bahkan diminimumkan dari para politisi, parpol, dan pengaruh mereka ketika mereka menyusun Kabinet. Pak Jokowi boleh saja idealis dan, saya yakin, tulus hatinya dan maksudnya baik, tetapi itu saja tidak cukup. Beliau pasti sadar se-sadar-2nya bahwa dukungan parpol di luar PDIP adalah 'conditio sine qua non' alias suatu persyaratan mutlak jika ingin berlaga dan menang dlm Pilpres 2014. Dalam kampanye Pilpres, beliau menyatakan bahwa koalisi yg dibangunnya  adalah "koalisi tanpa syarat" artinya tidak memakai deal-deal kursi Kementerian bagi parpol pendukungmya. Tetapi, janji seperti itu sama saja dengan mengatakan "matahari terbit gara-gara ayam berkokok", alias suatu 'hil yang mustahal', karena merupakan pembalikan nalar. Matahari yg terbitlah yg bikin ayam berkokok. Demikian juga, parpol hanya akan bersedia mendukung capres kalau ada imbalan jatah kursi di Kabinet.

Demikian juga ketika Pak Jokowi berjanji akan membangun sebuah Kabinet yang ramping dan tidak terpengaruh parpol, dlm arti Kabinet yg di dalamnya tidak ada "petugas" atau pejabat parpol. Yang ada hanyalah para profesional yg ditunjuk/mewakili parpol-2 pendukung. Semalam, dengan diumumkannya postur Kabinet oleh Tim Transisi, maka janji Kabinet ramping tsb sudah langsung bubar jalan, karena ternyata postur Kabinet Jokowi juga sama dg KIB, yakni 34 posisi plus Menkonya ada 3. Personel Kabinet yg mewakili profesional ada18 orang dan 'profesional dari parpol' ada 16 orang.

Saya mula-2 masih menduga bhw yg Menteri-2 dari parpol adalah juga figur-2 profesional dan BUKAN fungsionaris atau pejabat parpol. Ternyata pemahaman saya tidak benar. Hari ini Puan Maharani (PM), yg saat ini salah satu tokoh yg paling berpengaruh di DPP PDIP, dengan sangat jelas menyatakan bahwa para Menteri Kabinet Jokowi yg berasal dari pejabat parpol tidak perlu meninggalkan jabatannya. (http://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/12462111/Kata.Puan.Menteri.Jokowi.Tak.Perlu.Lepas.Jabatan.Partai?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news). Tapi statemen yg buat saya paling telak adalah dari Wapres terpilih, JK, bahwa posisi Menteri bukan saja disediakan utk parpol pendukung utama Jokowi-JK (PKB, Hanura, Nasdem, dan PKPI), tetapi juga parpol yg berasal dari koalisi Merah Putih (KMP) yg, konon, akan bergabung belakangan!

Statemen JK itu berarti bhw Presiden terpilih Jokowi tak punya alternatif lain kecuali harus mengakomodasi kemauan parpol-2 asal KMP dg imbalan kursi di Kabinet. Pertanyaannya, mungkinkah  mereka menyodorkan nama yang bukan fungsionaris atau pejabat utama partainya sebagai Menteri? Ini yg saya jkira juga termasuk 'hil yg mustahal'. Berdasarkan dua statemen dari PM dan JK itu, janji Pak Jokowi  bahwa Kabinetnya akan tidak akan dipengaruhi parpol dan pejabat parpol rasanya sulit (utk tidak mengatakan tidak mugkin) terwujud!

Satu-2nya "hiburan" yg bisa diberikan Pak Jokowi kepada rakyat dg postur Kabinetnya adalah hilangnya posisi Wakil Menteri (Wamen) selain Kemenlu. Tetapi apakah hilangnya jabatan Wamen itu berarti lantas menjadikan Kabinet ramping, efektif, efisien? Belum tentu juga. Malah ada yg tanya sama saya begini: "Lha wong ada Wamen saja kinerja kementerian masih pada amburadul, kok, apalagi tidak ada..??!" Saya tentu tak menjawab, kita tunggu saja jawaban Pak Jokowi...



Simak tautan ini:
 
http://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/23151331/JK.Sudah.Sediakan.Posisi.Menteri.untuk.Partai.Koalisi.Merah.Putih.yang.Ingin.Bergabung