PKB IMIN DAN KURSI MENTERI DI KABINET JOKOWI

Belum juga urusan Pilpres selesai sudah ada parpol yang gerah karena merasa tidak akan kebagian jatah Menteri untuk Ketua Umumnya. Itulah PKB Imin yg tampaknya menampik gagasan Jokowi untuk membebaskan Kabinetnya nanti dari pengaruh parpol, sesuai dengan prinsip "koalisi tanpa syarat" dan Kabinet yang bebas dari ketergantungan parpol. Jokowi sejak sebelum Pilpres sudah mengemukakan hal itu, dan parpol-2 pendukungnya (Nasdem, PKB, Hanura, PKPI) juga menganggukkan kepala saat itu. Tetapi kini mulai ketahuan bahwa para petinggi partai ada yang ketakutan jika prinsip Jokowi tsb menjadi kenyataan.

PKB Imin memang paling rentan dengan percobaan yang sangat revolusioner dalam perpolitikan Indonesia itu. Sebab partai ini memang hanya memikirkan bagaimana agar elitnya, khususnya Ketum dan orang-2 sekitarnya, mendapat jabatan Menteri. Mereka bukan berfikir tentang bagaimana memperbaiki manajemen ketatanegaraan sehing Republik ini menjadi makin maju dan berdaya. Yg menjadi pikiran Imin dkk adalah bagaimana agar mereka bisa kembali menduduki jabatan kementerian, dan kalau perlu malah minta 10 kursi Menteri! (http://www.jpnn.com/read/2014/08/06/250157/PKB-Minta-Jatah-10-Menteri-Dinilai-tak-Masuk-Akal-). Entah nalar mana yang dipakai oleh Imin dkk sehingga sampai kepada angka tsb. Tetapi itu hanya menunjukkan bagaimana keserakahan mereka akan jabatan, tanpa memandang apakah track record mereka sebagai Menteri memang sudah bagus atau pas-pasan saja, atau malah buruk!

Saya kira Jokowi lebih baik konsisten dengan prinsip tsb dan biarkan saja PKB Imin kegerahan atau kalau punya keberanian, meninggalkan koalisi dg PDIP. Bagi Imin tentu berat sekali jika ia harus meninggalkan kursi Ketum DPP karena hanya dengan itu ia dapat melakukan tawar menawar politik dengan PDIP atau parpol lainnya. Jika Imin tidak memiliki posisi tsb, maka PKB tentu akan limbung dan berpotensi diambil alih oleh lawan-2nya, terutama pihak yang selama ini menginginkan PKB kembali ke khittahnya sebagaimana yang dicita-citakan para pendirinya, termasuk almaghfurlah Gus Dur.

Jika Jokowi konsisten, maka Kabinetnya tidak akan lagi dibebani oleh kepentingan parpol, yg umumnya memandang kursi Menteri sebagai akses untuk melakukan transaksi bagi tawar-menawar dengan sumber-sumber keuangan dan kekuasaan baik di Pusat maupun Daerah. Menteri-2 Jokowi, kendati bisa saja berasal dari parpol atau diusulkan parpol, akan lebih fokus dengan pekerjaan terutama pada saat sangat diperlukan atau dalam kondisi yang sedang kritis. Pengalaman Pak SBY menunjukkan bahwa 2 tahun sebelum Pilpres, para Menteri yg berasal dari parpol umumnya sudah malas-malasan dan tdk efektif bekerja karena sudah tidak lagi fokus dg pekerjaan.

Perubahan yang digagas Jokowi harus didukung oleh masyarakat dan para pemilihnya. Parpol tidak bisa lagi menganggap kursi Menteri sebagai hadiah tetapi harus sebagai amanah untuk memperjuangkan kemajuan bangsa dan NKRI. Kita lihat saja apakah Jokowi akan konsisten dengan prinsipnya atau akan berkompromi dengan PKB Imin...

Simak tautan ini:

http://politik.rmol.co/read/2014/08/12/167343/Pramono-Anung:-Soal-Minta-Sepuluh-Menteri,-Itu-Urusan-Jokowi-dengan-PKB-